Karimun Menuju Free Trade Zone (FTZ) Menyeluruh, Tunggu Keputusan Kementerian Perekonomian
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat melakukan kunjungan safari Ramadan ke Karimun pada Selasa, 11 Maret 2025.
Batamnews, Karimun - Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) – Wacana menjadikan Karimun sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh kini tinggal menunggu kepastian dari Kementerian Perekonomian.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat melakukan kunjungan safari Ramadan ke Karimun pada Selasa, 11 Maret 2025.
Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tengah berupaya agar Karimun dapat ditetapkan sebagai wilayah FTZ.
"Ini sedang kita upayakan, dan Pak Menko (Menteri Koordinator) sudah merespons dengan baik," ujar Ansar.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Rp 47 Miliar Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Karimun, Kepri
Dia menambahkan bahwa kajian-kajian yang diperlukan untuk menjadikan Karimun sebagai wilayah FTZ telah rampung. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan Karimun akan mengikuti jejak Batam sebagai kawasan ekonomi khusus.
"Saya bahkan bertanya kepada Pak Menteri, apakah kajian anggaran ini menjadi tanggung jawab kami atau beliau. Beliau menjawab, biar kami saja yang menanganinya. Jadi, ketika kajiannya selesai, kita akan bahas dengan Kementerian Keuangan dan juga Bapak Presiden agar Karimun bisa menjadi kawasan FTZ," jelas Gubernur Ansar.
Wacana menjadikan Karimun sebagai kawasan FTZ secara menyeluruh sebenarnya telah lama digulirkan. Namun, prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Saat ini, kawasan FTZ di Karimun hanya mencakup wilayah tertentu dan belum berlaku secara menyeluruh.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, harapan untuk menjadikan Karimun sebagai kawasan FTZ secara penuh semakin besar.
Baca juga: Safari Ramadan di Karimun, Gubernur Kepri Ajak Masyarakat Kembali Bersatu
Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing wilayah tersebut di tingkat regional maupun global.
Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proses ini dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Komentar Via Facebook :