Batamnews, Karimun - Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mengalami dampak signifikan dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur. 

Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah, yang ditetapkan pada 3 Februari 2025.

Akibat kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengalami pemangkasan atau efisiensi anggaran sebesar Rp 47 miliar dari dana transfer ke daerah. 

Baca juga: Dua Kakak Beradik Meninggal Dunia Usia Muntah-Muntah dan Buang Air

"Dampak efisiensi anggaran tahap satu untuk Karimun mencapai Rp 47 miliar. Hal ini menyebabkan tidak ada alokasi untuk pembangunan infrastruktur fisik," jelas Grandy Tuerah, Kepala Bidang Anggaran BPKAD.

Grandy menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 

"Kami belum mengetahui rincian pembangunan fisik yang terdampak, tetapi kemungkinan besar proyek jalan akan terkena imbasnya. Jika sudah dipastikan, pembangunan fisik tahun ini tidak akan terealisasi," ujarnya.

Saat ditanya mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan, Grandy mengaku belum memiliki informasi yang pasti. 

"Untuk tahap dua, kami belum menerima rincian pemangkasan di sektor mana saja. Yang jelas, saat ini yang terdampak adalah pembangunan infrastruktur fisik," katanya.

Baca juga: Safari Ramadan di Karimun, Gubernur Kepri Ajak Masyarakat Kembali Bersatu

Grandy menambahkan bahwa sebagian besar anggaran pembangunan fisik bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Angka Rp 47 miliar ini berdasarkan surat keputusan. 

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 33 miliar lebih berasal dari DAK dan sekitar Rp 13 miliar lebih dari DAU. Detail pastinya saya kurang hafal," tuturnya.

Efisiensi anggaran ini dinilai akan memengaruhi berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Karimun, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur fisik, sehingga memerlukan penanganan dan strategi lebih lanjut dari pemerintah daerah.