Mahasiswa Kepulauan Riau Demo Efisiensi Anggaran di DPRD, Bahktiar Janji Suarakan Aspirasi ke Pusat
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis, 20 Februari 2025 pagi.
Tanjungpinang, Batamnews – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis, 20 Februari 2025 pagi.
Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penolakan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, hingga transparansi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap mengancam independensi akademik.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kepri, H. Bahktiar, MA, yang menyatakan apresiasinya terhadap semangat mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Ia berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Baca juga: Ditengah Hujan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura Ikuti Gladi Resik di Monas
"Kami di DPRD Kepri akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Kami memahami kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap sektor pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyuarakan hal ini ke tingkat yang lebih tinggi," ujar H. Bahktiar.
Selain H. Bahktiar, hadir pula sejumlah anggota DPRD Kepri lainnya, di antaranya Hanafi Ekra, Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, serta Sekretaris Komisi IV, Boby Jayanto.
Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian setempat. Para mahasiswa berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka demi terciptanya kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berkeadilan.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Ismiyati Minta Pemprov Kepri Tak Usik Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Kesra
Aksi ini menjadi wujud nyata protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Mereka menegaskan akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Komentar Via Facebook :