Natuna, Batamnews – Kebijakan Pemerintah Pusat yang menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras diharapkan tidak diberlakukan di semua daerah, terutama di Kabupaten Natuna. Pasalnya, Natuna bukan wilayah panen raya, sehingga penghentian bansos tidak akan berdampak pada kestabilan harga gabah petani.

Harapan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Syazali, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut seharusnya tidak berlaku bagi Natuna, mengingat kondisi wilayah yang berbeda dengan daerah penghasil beras lainnya.

"Natuna harus tidak masuk dalam penundaan bansos itu karena bukan daerah panen raya hingga tidak ngaruh terhadap harga gabah," ujar Wan Syazali, saat dikonfirmasi pada Jumat, 7 Februari 2025.

Baca juga: Jadwal KMP Bahtera Nusantara 01 Bulan Februari 2025

Sebagai langkah konkret, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna akan segera menyurati Kementerian terkait untuk memastikan agar bansos beras tetap dapat disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di Natuna.

"Kita coba menyurati kementerian untuk mencari solusi agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat penerima," tambahnya.

Masyarakat Natuna sendiri lebih banyak mengonsumsi beras Bulog dibandingkan dengan beras premium. Oleh karena itu, penghentian bansos tidak akan berdampak pada harga gabah hasil panen raya, seperti yang dikhawatirkan Pemerintah Pusat terhadap daerah penghasil beras utama.

Dengan kondisi ini, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penghentian bansos beras agar keberlangsungan pangan masyarakat Natuna tetap terjaga.