BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mendukung langkah pemerintah pusat langsung mengambil alih permasalahan yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau.

Seperti diketahui, di Batam terdapat dualisme pemerintahan, Pemko Batam dan BP Batam. Akibat dualisme tersebut terjadi tumpang tindih kewenangan. Akibatnya menghambat lajunya perekonomian seperti masalah perizinan.

"Karena pengalaman selama ini. Mungkin permasalahan yang timbul selama ini langsung bisa ditangani oleh pemerintah pusat, karena Menko Perekonomian yang pegang langsung," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) saat menghadiri Muswil di Batam, Minggu (13/3/2016).

Menurutnya Zulkifli, dengan dipegang langsung oleh Menteri Perekonomian bisa jadi lebih baik, seperti segala hambatan yang berurusan dengan pemerintah pusat, seperti permasalahan antar lembaga kementerian bisa langsung diselesaikan.

"Mungkin dengan dipimpin Menko segala perizinan bisa diselesaikan dengan cepat atau yang lainnya," kata Zulkifli.

Presiden RI Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016. Keppres tersebut tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PBPB). Dewan Kawasan ini diketuai langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Adapun anggota Dewan Kawasa‎n PBPB Batam antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Langkah ini diambil oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk mengejar ketertinggalan Batam dari negara lain. Padahal banyak negara negara lain yang berhasil setelah belajar dari Batam.

"Kami ingin penyelesaian yang tuntas soal Batam. Banyak negara belajar dari Batam mereka berhasil tapi Batam malah ketinggalan," kata Darmin, Senin (14/3/2016).

(isk)