Jakarta, Batamnews – Pemerintah memastikan biaya pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 akan turun dibandingkan tahun sebelumnya. 

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pelaksanaan haji yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Paling penting bikin murah tapi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetap ada efisien, efektif tanpa mengurangi fasilitas. Pak Presiden melalui Pak Dasco ingin jamaah haji lebih baik efisien dan tertib dibandingkan sebelumnya," ujar Nasaruddin usai rapat koordinasi haji di Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Desember 2024.

Baca juga: Transaksi QRIS di Kepri Melonjak Tajam, Total Nilai Capai Rp4,4 Triliun pada 2024

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i. Ia menambahkan bahwa banyak komponen biaya yang dapat dirasionalisasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada jamaah.

"Beliau (Presiden) melihat banyak cost yang bisa dirasionalisasi sehingga kualitasnya semakin baik tapi harganya murah. Kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun," kata Romo Syafi'i.

Namun, besaran biaya penyelenggaraan haji tahun 2025 belum diputuskan karena masih harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah dan DPR berencana mengadakan rapat Panja untuk membahas hal ini pada 30 Desember 2024.

"DPR kan lagi reses, tapi mereka ikhlas demi bangsa dan negara. Pada 30 Desember, rapat pembentukan Panja akan dilaksanakan, dan di situlah diputuskan berapa ongkos haji," tambah Nasaruddin.

Baca juga: Pasca Kebakaran Kapal Roro di Pelabuhan Punggur, Aktivitas Pelayaran Kembali Normal

Sementara itu, untuk kuota haji tahun 2025, pemerintah memastikan tidak ada penambahan dari tahun sebelumnya. Kuota tetap sebesar 241.000 jamaah, seperti yang berlaku pada tahun 2024.

"Kepastian kuota itu seperti tahun lalu ya. Kuota kan ditentukan OKI (Organisasi Kerjasama Islam)," jelas Nasaruddin.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada jamaah haji Indonesia sekaligus mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.