Tanjungpinang, Batamnews – Ribuan buruh dari Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak, Tanjungpinang, Rabu, 18 Desember 2024 sore. Massa datang dengan iring-iringan kendaraan yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian.  

Sebagai bagian dari aksi, kendaraan yang dijadikan mimbar orasi berada di barisan terdepan, sembari memutar lagu-lagu perjuangan yang menggema di area aksi. 

Namun, massa hanya diizinkan berhenti di depan portal pintu masuk Kantor Gubernur. Puluhan personel kepolisian dan Satpol PP berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.  

Aksi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang diikuti dengan berbagai orasi dari perwakilan buruh. 

Baca juga: Bakamla RI Gagalkan Transaksi BBM Ilegal di Perairan Teluk Jodoh, Batam

Sebelumnya, rencana aksi ini direncanakan berlangsung di Batam, namun dialihkan ke Kantor Gubernur Kepri di Dompak, karena pembahasan UMK dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2025 belum menemui kejelasan.  

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Yafet Ramon, menjelaskan bahwa pembahasan UMK di tingkat kabupaten dan kota sudah selesai. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari Gubernur Kepri atau Dinas Tenaga Kerja terkait penetapan UMK dan UMSK 2025.  

“Rencana aksi hari ini, Rabu, 18 Desember 2024, bertepatan dengan agenda penetapan UMK dan UMSK oleh Gubernur Kepri. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang kami terima,” ujar Yafet.  

Sesuai instruksi Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam dalam surat edaran No. 146/KC FSPMI/BTM/XII/2024, aksi perjuangan upah akan berlangsung selama tiga hari, yakni Rabu hingga Jumat. 

Baca juga: Bentrok Warga dan Karyawan PT MEG di Rempang, Insiden Pencopotan Spanduk Picu Kekerasan

Hari pertama aksi yang sedianya digelar di Batam akhirnya dipindahkan ke Tanjungpinang sebagai bentuk desakan langsung kepada Pemerintah Provinsi Kepri.  

Massa berharap agar tuntutan mereka dapat didengar dan Gubernur Kepri segera mengambil langkah untuk menetapkan UMK dan UMSK yang berpihak pada buruh. Aksi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga ada keputusan yang jelas dari pihak pemerintah.