BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Sebanyak 15 pengusaha pasir laut yang terdaftar di Distamben Provinsi Kepri, meminta dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengajukan permohonan membuka kembali kran ekspor pasir laut ke Singapura.

Dalam acara silahturahmi pengusaha penambang pasir laut provinsi Kepulauan Riau (AP3L), dan sekaligus pemilihan ketua umum, Selasa (8/3/2016) di Asrama Haji, Batam Centre, Batam, Kepri.

President Director PT Mitratama Daya Alam Bintan, Ir. Makhrum Mukhni, MBA saat membuka acara mengatakan bahwa dari hasil pertemuan dengan salah seorang pejabat Provinsi Kepri. Para pengusaha penambang pasir laut kemudian membentuk Asosiasi sebagai landasan hukum.

Selama 14 tahun, pemerintah pusat melalui SK Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun 2003 melarang ekspor pasir laut ke Singapura. Pada saat itu pasir laut di Kepulauan Riau disedot untuk memperluas daratan Singapura. 

Pembentukan asosiasi ini sendiri sebagai landasan hukum untuk memohon kembali membuka kran ekspor pasir laut ke Singapura. Permohonan ini sendiri tentunya melalui persetujuan pemerintah daerah kemudian diteruskan pada pemerintah pusat.

"Asosiasi ini pada hakikatnya adalah landasan hukum para pengusaha penambang pasir laut untuk menyalurkan keinginannya pada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah," ujar Ketua Umum terpilih H. Johnny Arsyad, Selasa (8/3/2016).

Johnny mengatakan, perjalanan asosiasi ini masih panjang. Sebab, ijin ekspor penambang pasir domainnya dari pemerintah pusat. "Apakah itu di anulir, itu bukan wewenang kita. Saat ini kita hanya menjembatani para pengusaha pasir laut," kata Johnny.

Menurut para pengusaha penambang pasir laut tersebut, larangan yang dibuat pemerintah pada tahun 2003 tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi.

"Yang diinginkan oleh SK Meteri tersebut yakni harus ada zona-zona wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura yang jelas. Sekarang sudah jelas batas tengah, barat, timur. Makanya hari ini kita mencoba bangkit lagi dan mencoba memohon lagi," ungkapnya.

[is]