Batam, Batamnews – Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengawas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Susiwijono Moegiarso, menyatakan pentingnya menjaga situasi kondusif di Rempang demi kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Proyek ini sempat menuai penolakan warga, memunculkan konflik agraria, dan menjadi perhatian nasional.

Menurut Susiwijono, stabilitas di Rempang menjadi salah satu indikator utama bagi keberhasilan investasi asing, termasuk perusahaan asal Cina, Xinyi Group, yang akan menanamkan investasi senilai Rp 381 triliun. 

“Xinyi kan juga investasi di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Gresik, jadi kami tetap berharap yang Batam ini tidak terganggu dengan isu apa pun,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Salah satu tantangan utama proyek ini adalah relokasi lahan warga terdampak. Susiwijono menyebutkan, BP Batam bersama pemerintah telah menetapkan target pembangunan 961 unit rumah bagi warga terdampak, yang dijadwalkan selesai pada 2025. 

Baca juga: Update PSN Rempang Eco-City: 41 KK Telah Tempati Rumah Baru Tanjung Banun

Untuk tahun ini, sebanyak 350 hunian sedang dalam proses pembangunan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kita harus selesaikan, mereka direlokasi, diberikan tanah, rumah, dan infrastruktur lengkap. Ini menjadi prioritas,” tegas Susiwijono.

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, menjelaskan bahwa pemerintah telah menugaskan BP Batam untuk menangani penyediaan lahan investasi sekaligus menangani relokasi warga terdampak. 

Tahap pertama, pengembang PT Makmur Elok Graha telah menyiapkan lahan seluas 2.370 hektare, di mana 90 persen di antaranya merupakan hutan produksi konversi (HPK).

Baca juga: Disetujui Pemilik Rumah, BP Batam Mulai Lakukan Pembongkaran Rumah Warga Terdampak Pembangunan Rempang Eco-City

Menurut Sudirman, status lahan HPK telah diturunkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) untuk mendukung pembangunan proyek ini. Dari 961 kepala keluarga (KK) terdampak, sebanyak 231 KK telah mendaftar untuk direlokasi, dan 41 KK telah menempati rumah permanen yang disediakan BP Batam di Kampung Tanjung Banun, Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Sudirman juga mengakui bahwa dinamika di lapangan, termasuk peristiwa konflik yang terjadi pada September 2023, telah menghambat kemajuan proyek. Namun, ia optimistis bahwa seluruh hunian bagi warga terdampak dapat selesai dibangun pada tahun depan, sehingga konflik sosial dapat diminimalisir.

“Kami berharap proses ini segera rampung dan memberikan keadilan bagi semua pihak, baik investor maupun masyarakat terdampak,” kata Sudirman.

Dengan nilai investasi yang sangat besar, PSN Rempang Eco City menjadi salah satu proyek prioritas nasional. Susiwijono menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dinamika di Rempang dan berupaya menjaga stabilitas sebagai daya tarik utama bagi investor asing.