Tanjungpinang, Batamnews - Beredar rekaman percakapan terkait pembagian uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024, yang diduga melibatkan Bupati Lingga, MN, dan Ketua DPRD Lingga periode 2019–2024, AN. 

Kini, muncul lagi rekaman serupa yang mengaitkan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Lingga, WS.

Dalam percakapan berdurasi 4 menit 51 detik tersebut, WS terdengar membutuhkan dana segera untuk melunasi hutang piutang Sekretaris DPRD Lingga. 

Rekaman itu juga menyebut nama Jasman, yang diinstruksikan untuk memberi sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum di Kejari dan Polres Lingga.

Baca juga: Sembunyikan Sabu di Selangkangan, Warga Kundur Ditangkap Bea Cukai Sepulang dari Malaysia

Rekaman percakapan ini, yang terjadi pada Oktober 2023 di ruangan tertentu, memuat WS membagi "jatah" kepada beberapa oknum APH sebagai upaya melicinkan urusan. 

Isi percakapan yang menyebar pada masyarakat Lingga ini semakin meresahkan, terlebih karena muncul hanya tiga hari setelah WS dan Sekretaris DPRD Lingga, Safaruddin, memamerkan foto mereka bersama Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra.

Dugaan keterlibatan sejumlah oknum di Kejari dan Polres Lingga pun mengemuka. Berdasarkan penelusuran lapangan, RD diduga adalah Randi dari bidang intelijen Kejari Lingga, sedangkan BB diduga merupakan IPDA Boby dari Reskrim Polres Lingga.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, mengaku siap melaporkan hal ini ke Komisi Kejaksaan dan Jaksa Agung RI. Tubagus menyebut adanya nama-nama pegawai Kejari Lingga yang terlibat dalam penerimaan saweran uang tersebut.

Sebelumnya, pada rekaman lain berdurasi 34 menit yang diduga terjadi di bulan yang sama, MN dan AN dikabarkan membicarakan pemberian dana sebesar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk calon legislatif (Caleg) yang mereka dukung. 

Baca juga: Kasus Pemalsuan Surat Tanah Mantan PJ Wali Kota Tanjungpinang, Polisi Masih Lengkapi Berkas dan Hasan Masih Berdinas

Selain dana APBD, kedua pejabat ini juga dikabarkan membahas dana non-budgeter dari sejumlah pengusaha tambang dan perkebunan sawit.

Masyarakat Kabupaten Lingga kini menantikan klarifikasi resmi dari MN dan AN terkait bocornya rekaman percakapan ini, serta langkah konkret dari aparat hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini.