Jakarta, Batamnews – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah resmi menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid. 

Keputusan ini disepakati oleh 28 Kadin provinsi yang berpartisipasi dalam Munaslub yang berlangsung pada Sabtu, 14 September 2024 di St Regis, Jakarta.

Dalam pidato sambutannya, Anindya Bakrie menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan yang diberikan oleh para petinggi Kadin Indonesia, termasuk Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta ayahnya yang juga mantan Ketua Umum Kadin Indonesia, Aburizal Bakrie.

"Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama kepada Ketua MPR, Menteri Investasi, ayahanda, dan seluruh peserta yang hadir. Saya sangat terharu atas dukungan ini," ujar Anindya dalam sambutannya yang diunggah di akun Instagram miliknya.

Baca juga: Siap-Siap! PPN Membangun Rumah Sendiri Naik Jadi 2,4% di Tahun 2025

Anindya juga mengungkapkan harapannya untuk memimpin Kadin Indonesia ke arah yang lebih baik, meskipun ia mengakui bahwa jabatan barunya pasti akan menghadapi banyak tantangan. "Saya juga tahu, di awal-awal pasti banyak tantangan. Tapi lebih baik kalau tantangan itu dihadapi di depan, bukan di belakang atau di tengah," ungkapnya.

Munaslub ini sebelumnya menuai pro dan kontra di internal Kadin Indonesia. Beberapa Dewan Pengurus Kadin Indonesia menilai pelaksanaan Munaslub ini melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. 

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Eka Sastra, mengatakan bahwa Munaslub yang diusulkan sejumlah Kadin Provinsi berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi.

Namun, Ketua Pelaksana Munaslub, Bayu Priawan Djokosoetono, menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan AD/ART. "Sudah sesuai AD/ART, dihadiri oleh mayoritas peserta, dan memenuhi kuorum," jelas Bayu.

Thomas Jusman, Ketua Kadin Bangka Belitung, juga menegaskan bahwa Munaslub digelar untuk menyikapi situasi internal Kadin Indonesia. "Kita menyikapi dinamika yang terjadi demi kepentingan Kadin ke depan yang lebih baik," katanya.

Meskipun Munaslub ini mendapat dukungan dari mayoritas peserta, beberapa Kadin Provinsi menolak pelaksanaannya. Penolakan tersebut disuarakan oleh Kadin Provinsi Jawa Barat, Papua, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. 

Mereka beralasan bahwa Munaslub ini bertentangan dengan AD/ART Kadin Indonesia dan berpotensi merusak marwah organisasi.

Ketua Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, menyatakan bahwa gerakan Munaslub ini tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan organisasi. "Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi merusak marwah Kadin," tegas Anton.

Seruan serupa juga disampaikan oleh Ketua Kadin Papua, Ronald Antonio, yang menolak gerakan Munaslub dan menegaskan pentingnya menjaga stabilitas organisasi. "Segala tindakan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi hanya akan merusak stabilitas dan marwah Kadin," ujarnya.

Baca juga: Halal atau Haram: Hukum Trading Forex Dalam Islam

Beberapa Ketua Kadin daerah lainnya, seperti Ketua Kadin Maluku Utara Umar Lessy dan Ketua Kadin Bengkulu Ahmad Irfansyah, juga menolak pelaksanaan Munaslub yang dinilai tidak sah. 
Mereka mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid hingga masa bakti berakhir pada 2026, sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin Indonesia.

"Kami, Kadin Bengkulu, akan selalu mematuhi seluruh ketentuan AD/ART Kadin dan menolak segala bentuk gerakan yang melanggar aturan organisasi," tegas Ahmad.

Terlepas dari berbagai penolakan tersebut, Munaslub Kadin Indonesia tetap berjalan dan berhasil menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru.