Pemerhati Kebijakan Publik Rikson Tampubolon Minta DPRD Perhatikan Transfortasi Publik di Batam
Pemerhati kebijakan publik Kota Batam, Rikson Tampubolon. (Foto: istimewa)
Batam, Batamnews – Pemerhati kebijakan publik Kota Batam, Rikson Tampubolon, kembali menyuarakan kritiknya terhadap kondisi transportasi publik di Batam, terutama terkait keterbatasan jam operasional Trans Batam yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pekerja industri yang bekerja di luar jam operasional reguler.
Rikson mendesak perpanjangan jam operasional Trans Batam hingga tengah malam guna menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang bekerja pada shift malam.
"Saat ini, Trans Batam hanya beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 6 sore. Padahal, sebagai kota industri, banyak pekerja yang masuk pada shift malam, bahkan hingga jam 11 malam, dan baru pulang saat subuh. Jika tidak bisa beroperasi 24 jam, minimal hingga tengah malam. Banyak pekerja yang harus pulang pada jam-jam tersebut. Kota industri seperti Batam seharusnya memiliki layanan transportasi publik yang lebih fleksibel, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan warganya," ujar Rikson, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Batam Labour and Public Policies.
Menurut Rikson, sebagai kota dengan aktivitas industri yang sangat tinggi, Batam memerlukan sistem transportasi publik yang mampu beroperasi lebih lama. Hal ini penting untuk mendukung mobilitas pekerja, khususnya di kawasan industri yang beroperasi selama 24 jam. Ia menilai, perpanjangan jam operasional Trans Batam merupakan solusi mendesak yang perlu segera diterapkan.
Kondisi Transportasi yang Masih Minim
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Batam (2023), saat ini terdapat 62 unit bus Trans Batam yang beroperasi, mencakup 8 koridor. Rata-rata usia kendaraan yang digunakan mencapai 9 hingga 10 tahun. Meskipun pemerintah kota baru-baru ini menambah 20 unit bus baru, Rikson menilai bahwa jumlah ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam.
“Kita bisa melihat secara kasat mata, kondisi halte-halte bus yang ada saat ini jauh dari kesan terurus dan memadai. Ini menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah terhadap pembenahan transportasi publik masih minim,” lanjut Rikson.
Selain itu, Rikson yang juga merupakan dosen di Kota Batam menyoroti perlunya integrasi antara angkutan umum lokal seperti Angkot dan Bimbar dengan sistem transportasi publik utama. Ia menyarankan agar Batam mencontoh sistem integrasi seperti JakLingko di Jakarta, di mana angkutan umum lokal turut serta menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh bus Trans Batam, khususnya di daerah perumahan dan kawasan padat penduduk.
"Angkot dan Bimbar dapat memainkan peran penting untuk menjangkau daerah pelosok atau kawasan perumahan yang sulit dijangkau oleh bus. Ini juga akan membantu menciptakan sistem transportasi publik yang lebih menyeluruh dan terintegrasi di Kota Batam," ujarnya.
Transportasi Publik yang Layak untuk Kota Industri dan Pariwisata
Rikson yang juga aktif di Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Kepulauan Riau menegaskan, jika Batam ingin meraih cita-cita sebagai kota industri dan pariwisata berskala internasional, maka pengembangan transportasi publik yang memadai adalah syarat utama. Ia menyebut, transportasi publik yang fleksibel, aksesibel, dan berkualitas adalah salah satu indikator penting dari kemajuan sebuah kota.
Rikson berharap bahwa isu transportasi publik ini akan mendapat perhatian serius dari para anggota DPRD Batam yang baru dilantik serta calon Wali Kota Batam yang akan datang. Menurutnya, kebijakan yang pro-mobilitas dan memperhatikan kepentingan masyarakat bawah sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam secara keseluruhan.
"Kota Batam memiliki potensi besar sebagai kota industri dan pariwisata. Namun tanpa dukungan transportasi publik yang efisien, sulit bagi masyarakat dan ekonomi kota ini untuk bergerak maju. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, salah satunya adalah memperpanjang jam operasional dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik," tegas Rikson.
Dengan kritik dan usulan yang disampaikan oleh para pengamat seperti Rikson, diharapkan Pemerintah Kota Batam dapat segera melakukan pembenahan yang lebih serius dalam sistem transportasi publik, guna mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong Batam sebagai kota industri yang maju dan modern.

Komentar Via Facebook :