Aturan Baru Tata Kelola Lobster: Informasi Penting yang Wajib Diketahui oleh Pengusaha dan Nelayan

Aturan Baru Tata Kelola Lobster: Informasi Penting yang Wajib Diketahui oleh Pengusaha dan Nelayan

Tata kelola lobster untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Jakarta, Batamnews - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa aturan baru mengenai tata kelola lobster dapat menarik minat investor asal China. Hal ini disampaikan Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.). 

Berdasarkan aturan ini, perusahaan asing yang sudah berinvestasi di Indonesia diperbolehkan membawa benih bening lobster (BBL) dari Indonesia untuk dibudidayakan di luar negeri.

Baca juga: Aplikasi Trading Terbaik? Octa dan Broker Lainnya Dibahas

"Ada satu perusahaan BUMN dari China, yang selama ini menjadi penampung hasil budidaya Vietnam. Itu yang kita tarik untuk investasi di sini. Mereka sudah melakukan survei di wilayah Kepulauan Riau," ujar Menteri Trenggono.

Trenggono juga menambahkan bahwa investasi budi daya lobster di Indonesia akan menambah pemasukan negara melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Berdasarkan perhitungannya, transaksi pengiriman BBL ke luar negeri akan menyumbang sedikitnya Rp900 miliar per tahun ke kas negara.

"Targetnya sekitar 30 juta bibit setiap bulan. Anggap sajalah 300 juta bibit satu tahun misalnya, kita kenakan Rp3.000 per bibit sebagai PNBP, itu berarti kita dapat Rp900 miliar satu tahun," jelasnya.

Seiring perubahan tata kelola lobster sesuai Permen KP Nomor 7/2024, KKP juga telah membentuk PMO 724. 

PMO 724 adalah gabungan sejumlah unit kerja di KKP yang ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan regulasi tata kelola lobster, mulai dari penangkapan BBL di alam, pengembangan budidaya lobster, investasi, hingga pengawasan terkait pemanfaatan BBL.

Dengan tata kelola lobster yang baru ini, Trenggono berharap angka penyelundupan BBL ke luar negeri bisa terus ditekan. KKP juga terus mengupayakan penguatan sistem pengawasan seiring usulan penambahan anggaran kementerian pada tahun 2025. 

Dalam rapat tersebut, KKP mengusulkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp4,47 triliun, sehingga usulan pagu indikatif KKP pada 2025 menjadi Rp10,7 triliun. Lewat anggaran itu, Trenggono berharap pengawasan sumber daya perikanan Indonesia dapat diperketat.

Baca juga: Wali Band Tampil Memukau, Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2024 Sukses Digelar di Batam

"Penyelundupan benih lobster harus bisa dicegah, kalau bisa benar-benar dihentikan. Kalau punya anggaran memadai, kita bisa jaga ketat sekali dari setiap titik, kan bisa lewat laut, udara. Udara mungkin bisa dijaga, kalau lewat laut susah sekali," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR, Sudin, juga meminta agar pintu investasi budi daya lobster dibuka untuk investor dari negara lain agar geliat investasi budi daya lobster di Indonesia semakin kuat. 

"Negara lain pun kalau mau investasi sesuai peraturan perundang-undangan diundang saja, jangan hanya China. Undang juga misalnya Malaysia, Filipina, Kamboja, atau Thailand," tutupnya.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews