Karimun, Batamnews - Di tengah kondisi keuangan yang tidak stabil, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun memutuskan untuk tetap mempertahankan ribuan tenaga honorer. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq, dalam apel bersama di halaman kantor Bupati Karimun.

Meskipun beban anggaran belanja pegawai untuk tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, Bupati Rafiq menyatakan pemerintah daerah berusaha keras agar tidak ada pegawai kontrak dan honorer yang dirumahkan. 

"Dalam situasi yang seperti sekarang ini, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, mengupayakan agar tidak ada pegawai kontrak hingga honor yang kita rumahkan, walaupun beban APBD kita sangat berat," kata Bupati Rafiq.

Baca juga: Brigjen TNI Jimmy Watuseke Pimpin Sertijab Komandan Kodim 0317/TBK di Karimun

Jika pemerintah daerah memilih untuk merumahkan pegawai honorer, diperkirakan akan menghemat anggaran hingga ratusan miliar rupiah yang dapat dialokasikan untuk pembangunan. Namun, hal tersebut akan berdampak besar pada kehidupan ribuan keluarga yang terancam kehilangan penghasilan

"5000 saja yang kita rumahkan, ratusan miliar bisa kita hemat sehingga bisa melakukan pembangunan. Tapi dampaknya adalah bagaimana nasib keluarga mereka, 5000 kali dua atau tiga, bagi yang punya anak. Maka ini suatu hal kebijakan yang tidak baik dan dapat meningkatkan pengangguran," ucap Rafiq.

Dijelaskan Bupati, untuk beban anggaran Kabupaten Karimun tahun 2024 untuk pembayaran TPP senilai Rp187, 699 miliar. Kemudian, pembayaran untuk pegawai kontrak mencapai Rp55 miliar. Lalu pembayaran honorarium pegawai tidak tetap, tenaga insentif sebanyak Rp25,416 miliar.

Baca juga: Bupati Karimun Serahkan SK 276 Pegawai PPPK, Berikan Arahan untuk Pelayanan Maksimal

Pembayaran insentif guru sekolah nilainya mencapai Rp57,903 miliar, lalu pembayaran tenaga kesehatan non PNS sebanyak Rp18,862 miliar. Selanjutnya, pembayaran cleaning service pembersihan, pemadam kebakaran sebanyak Rp15,67 miliar, pengelola persampahan yang nilainya mencapai Rp8,3 miliar.

Disebutkan juga besaran pembayaran insentif RT dan RW, totalnya mencapai Rp8,2 miliar. Insentif kader posyandu sebanyak Rp 7,5 miliar.

"Total pengeluaran tahun 2024 untuk belanja pegawai adalah Rp384, 332. Terjadi kenaikan dibanding tahun 2023, yaitu sebesar Rp101 miliar, dan ini yang menjadi beban kita semua," ucap Bupati.