PN Tanjungpinang Kabulkan Praperadilan TRC, Penggeledahan dan Penyitaan Loka POM Tidak Sah

PN Tanjungpinang Kabulkan Praperadilan TRC, Penggeledahan dan Penyitaan Loka POM Tidak Sah

Pengadilan Negeri Tanjungpinang kabulkan praperadilan TRC Bintan.

Tanjungpinang, Batamnews – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Tim Rumah Cantik (TRC) atas nama M. Satria terhadap Loka POM Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri). 

Praperadilan ini terkait dengan proses penggeledahan dan penyitaan barang kosmetik yang dilakukan oleh Loka POM Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

Majelis Hakim Tunggal, M. Ikshan, dengan didampingi oleh panitera Hendri Hatorangan, memutuskan perkara tersebut pada hari Kamis, 16 Mei 2024. 

Humas PN Tanjungpinang, Boy Syailendra, menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan pada 24 April 2024 dinyatakan tidak sah karena tidak disertai izin dari Ketua PN Tanjungpinang.

Baca juga: Pemko Tanjungpinang Tertibkan Seluruh Bangunan Liar di Kawasan Pasar

"Menyatakan tindakan penyitaan barang milik pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara penyitaan yang dibuat oleh termohon tertanggal 23 April 2024 bertentangan dengan Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, dan dinyatakan tidak sah," kata Boy Syailendra.

PN Tanjungpinang juga memerintahkan Loka POM Tanjungpinang untuk mengembalikan barang-barang yang telah disita, termasuk 82 barang bukti dari M. Satria Muda dan 72 kosmetik tanpa izin edar dari Kiki Riana.

Ketua Tim Kuasa Hukum, Dody Fernando, menilai bahwa putusan tersebut tepat karena terdapat cacat formil dalam surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Loka POM Tanjungpinang. 

Meskipun permintaan pengembalian barang bukti telah disampaikan, hingga kini belum ada respons dari Loka POM Tanjungpinang. Dody juga menekankan bahwa seluruh tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah tersebut menjadi tidak sah dan batal.

"Alhamdulillah permohonan praperadilan kita dikabulkan secara keseluruhan," kata Dody Fernando, didampingi oleh Ahmad Fidyani dan Iwan Kadli. 

Baca juga: Harga Beras Bulog Kualitas Medium Naik, Berikut Penjelasannya

"Jadi karena surat perintah penyidikan yang terbit cacat formil, maka seluruh tindakan penyelidikan, baik itu penggeledahan maupun yang lainnya, tidak sah atau batal."

Menanggapi putusan ini, Kepala Loka POM Tanjungpinang, Irdiansyah, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan biro hukum Badan POM untuk menindaklanjuti putusan praperadilan tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dulu dengan biro hukum Badan POM untuk tindak lanjutnya," ujarnya singkat.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews