BATAMNEWS.CO.ID, Ankara - Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki mengatakan negaranya dan Arab Saudi akan melancarkan serangan darat terhadap kelompok ISIS di Suriah. Keterlibatan kedua negara itu akan memancing sekutu masing-masing untuk ikut campur. Perang besar diprediksi pecah!

Menurut media cetak Yeni Safak di Turki, seusai dirinya mengikuti konferensi keamanan di Munich, Jerman, Mevlut Cavusoglu mengatakan Arab Saudi sudah siap mengirimkan pesawat jet tempur dan pasukan ke basis militer udara Turki, yaitu Markas Incirlik.

“Turki dan Arab Saudi mungkin akan melancarkan operasi dari darat (terhadap ISIS),” papar Mevlut, sebagaimana dilansir dari Associated Press, Minggu (14/2/2016).

Sejumlah sumber di Arab Saudi mengungkapkan, Riyadh telah memberikan kursus pelatihan kepada 150.000 pasukan asal Saudi, Sudan, Mesir dan Yordania guna mempersiapkan mereka untuk perang di Suriah.

Mereka juga mengatakan bahwa Maroko, Turki, Bahrain, UAE dan Qatar juga akan mengerahkan pasukan mereka ke Suriah melalui perbatasan Turki, seperti disitir Fars News dari CNN, Sabtu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Saudi mengatakan siap untuk menyebarkan pasukan darat ke Suriah. Saudi mengatakan hal itu dilakukan untuk membantu koalisi anti ISIS pimpinan Amerika Serikat (AS).

“Di setiap pertemuan koalisi kami selalu menekankan perlunya strategi yang bersifat jangka panjang dalam perang melawan kelompok teroris (ISIS). Jika kami memiliki strategi seperti itu (hasil jangka panjang) maka Turki dan Arab Saudi akan memulai operasi militer darat (Suriah),” ujar Mevlut.

Namun, rencana serangan ke Suriah ini, momentumnya nyaris bertepatan dengan Menlu Arab Saudi, Adel al Juberi yang mengatakan solusi damai di Suriah adalah dengan lengsernya Presiden Bashar al Assad .

Adel al-Jubeir mengatakan, Presiden Suriah Bashar al-Assad akan "dihapus" secara paksa jika pembicaraan damai untuk mengakhiri konflik di negara itu berakhir dengan kegagalan.

"Bashar al-Assad akan meninggalkan jabatannya, tidak ada keraguan tentang itu. Ia akan meninggalkan jabatannya dengan dua kemungkinan, yaitu dengan proses politik atau dia meninggalkannya dengan cara dipaksa," kata Jubeir kepada CNN seperti dilansir dari Independent, Minggu (14/2/2016).

"Dan itu seharusnya menjadi bukti dan maka menjadi jelas bahwa tidak ada pilihan untuk menghapus Bashar al-Assad kecuali dengan kekuatan," tukasnya.

Adel al-Jubeir mengatakan, Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak akan memerintah Suriah di masa depan. Ia pun menyatakan, intervensi militer Rusia tidak akan bisa membantu Assad untuk tetap berkuasa.

Namun, Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak mau negaranya dimasuki tanpa izin. Assad mengatakan, ada risiko yang harus ditanggung oleh Turki dan Arab Saudi jika nekat melakukan intervensi ke Suriah.

"Intervensi dari negara-negara ini adalah probabilitas yang saya tidak bisa kecualikan untuk alasan yang diketahui seperti sikap intoleransi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dia adalah seorang radikal yang mendukung Ikhwanul Muslimin (gerakan Islam) dan hidup dengan mimpi memulihkan Kekaisaran Ottoman," kata Assad saat wawancara dengan AFP seperti disitir dari TASS, Sabtu (13/2/2016).

"Hal ini juga berlaku untuk Arab Saudi. Pokoknya, tindakan ini tidak akan mudah bagi mereka. Kami pasti akan memberi mereka penolakan tegas," sambung Assad.
 
Sekutu Suriah, Rusia dan Iran mengkritisi rencana operasi darat yang akan dilakukan oleh pasukan asing di Suriah. Menurut Rusia, rencana itu hanya akan membawa Suriah ke dalam peperangan yang panjang.

"Tidak ada yang tertarik dengan perang baru. Dan operasi darat adalah perang sepenuhnya yang panjang," kata Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev dalam kepada stasiun televisi Euronews dalam sebuah wawancara seperti disitat dari Sputniknews, Minggu (14/2/2016).

Dalam kesempatan itu, Medvedev menegaskan dukungan Rusia kepada Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Menurutnya, Assad adalah satu-satunya kekuatan yang sah di Suriah saat ini.

Rusia memasuki perang Suriah pada 30 September 2015 untuk mendukung Presiden Suriah.  Setidaknya 250.000 orang tewas, 11 juta kehilangan tempat tinggal dan ratusan ribu telah melarikan diri ke Eropa sejak konflik dimulai pada tahun 2011.

(ind/bbs)