Batam, Batamnews - Dalam upaya memaksimalkan kinerja dan menguatkan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau (KPwBI Kepri) bekerja sama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepri 2024 pada Jumat, 23 Februari 2024.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suryono, terlihat aktif berdiskusi dengan unsur pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri di Aula Lantai 3 Gedung KPwBI Kepri. 

Berbagai topik dibahas, termasuk kenaikan harga beras, pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kepri, serta langkah-langkah untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, termasuk digitalisasi keuangan melalui QRIS.

Baca juga: Bank Indonesia: Awal 2024 Likuiditas dan Ketahanan Perbankan Tetap Kuat

Pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2023 mencapai angka 5,20 persen, yang merupakan yang tertinggi se-Sumatera dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen. 

Dalam rakor ini, dibahas berbagai aspek ekonomi, dan kepala KPwBI Kepri menyampaikan masukan dan saran untuk mendukung pelaku UMKM agar terus maju dan berkembang.

"Dari hasil pertemuan ini, kami memberikan masukan dan saran terkait kondisi di Kepri, termasuk peran aktif BI Kepri dalam mendukung pelaku UMKM dan kenaikan harga beras. Namun, perlu diingat bahwa situasi di Kepri masih berbeda dengan wilayah lain di Indonesia," ujar Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi II DPRD Kepri.

Wahyu Wahyudin berharap adanya kerjasama antara BI Kepri, Pemerintah Daerah, TPID, dan DPRD untuk mewujudkan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kepri. Dengan karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda di 7 Kabupaten dan Kota di Kepri, sinergi antarlembaga diharapkan menjadi kunci keberhasilan.

Sementara itu, Asmin Patros, Anggota Komisi II DPRD Kepri, menyoroti kurangnya maksimalnya transaksi keuangan digital di beberapa daerah, terutama di Lingga dan Bintan. 

Lingga diketahui masih tertinggal dalam transaksi keuangan digital melalui QRIS, sementara Bintan baru mencapai 80 persen. Lima kota lainnya sudah mencapai 100 persen.

"Kami belum mengetahui penyebabnya secara pasti, apakah karena jaringan atau faktor lainnya. Namun, kami memberikan apresiasi terhadap dukungan BI Kepri, khususnya di TPID, yang telah berkerja maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Asmin.

Baca juga: Harga Beras Terbaru: Bulog Pastikan Stok Cukup Hingga Bulan Ramadhan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suryono, menyatakan bahwa tugas BI sangat beragam, salah satunya adalah pengendalian inflasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. 

Ia menyampaikan rasa syukur karena pertumbuhan Kepri di 2023 menjadi yang terbaik se-Sumatera dengan inflasi yang terjaga. Keberhasilan ini diperoleh melalui kerja keras semua pihak dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.

"Meskipun masih ada kekurangan, namun berkat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara BI, Pemerintah Provinsi Kepri, dan DPRD Kepri sangat penting. Saya sangat bangga memiliki kekuatan bersama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, menjadikan perekonomian Kepri menjadi stabil dan mantap," tutup Suryono.