Jakarta, Batamnews - Di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global, Indonesia berhasil menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV tahun 2023. 

Berkat perekonomian domestik dan sistem keuangan yang resilien, ditambah dengan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang semakin solid, Indonesia mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Rapat Berkala KSSK I tahun 2024 yang berlangsung Senin, 29 Januari 2024, para pemangku kebijakan, yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko yang mungkin berimbas pada perekonomian dan sektor keuangan domestik di tahun 2024.

Diperkirakan oleh World Bank, pertumbuhan ekonomi global akan menurun dari 3,0% di tahun 2022 menjadi 2,6% yoy di tahun 2023, dan diperkirakan akan terus menurun ke 2,4% yoy di tahun 2024. Namun, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% (ytd) hingga Triwulan III 2023, didorong oleh konsumsi dan investasi domestik yang tangguh.

Nilai tukar Rupiah juga menunjukkan stabilitas yang impresif, mengalami penguatan sebesar 1,11% yoy di akhir Desember 2023. Hal ini didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan aliran masuk portofolio asing yang meningkat.

Inflasi di Indonesia berhasil dijaga pada tingkat yang rendah, dengan IHK Desember 2023 sebesar 2,61% yoy, berada dalam target sasaran dan lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya.

Pendapatan Negara tahun 2023 juga menunjukkan kinerja yang kuat, dengan realisasi yang mencapai 112,6% dari target APBN. Keseimbangan primer negara bahkan mencatat surplus untuk pertama kalinya sejak tahun 2012.

OJK optimis bahwa sektor pasar modal domestik akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. IHSG menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan penutupan di posisi 7.272,80 poin per 29 Desember 2023.

Pada tahun 2024, Bank Indonesia akan tetap fokus pada kebijakan moneter yang stabilisasi dan kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. BI juga mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 6% menjadi 5% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 5%; dan rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 4,5% menjadi 3,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2023. 

Penurunan ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2023.

Kemudian, Bank Indonesia juga melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dan melanjutkan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;

Bank Indonesia juga mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%.

Terkait dengan sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi masyarakat dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital.

Sedangkan OJK terus berupaya memperkuat pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank dalam rangka mendukung stabilitas sektor jasa keuangan yang lebih kuat.

KSSK menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan koordinasi dan respons terkoordinasi dalam menghadapi risiko global dan memitigasi potensi dampaknya terhadap ekonomi domestik. KSSK juga akan melanjutkan rapat berkala pada bulan April 2024 untuk memantau dan mengevaluasi situasi ekonomi dan keuangan terkini.

Komitmen ini menegaskan posisi kuat Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang berubah-ubah, dengan harapan tetap menjadi salah satu ekonomi yang tumbuh dinamis dan stabil di kawasan dan dunia.

(*)