Tanjungpinang, Batamnews – Dalam upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sinergitas penegakan hukum di sektor kelautan, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) tengah mengembangkan Command Center Maritime (CCM). CCM ini merupakan kolaborasi antara Kejati Kepri dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berbagai instansi vertikal sektor kelautan.

Pengembangan ini diungkapkan oleh Kejati Kepri, Rudi Margono, dalam rapat koordinasi di Aula Sasana Baharuddin Lopan, Jum'at (29/12). Rudi Margono menekankan pentingnya sinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan untuk optimalisasi PNBP dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

"Kedepan kita bersinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan, utamanya terkait optimalisasi PNBP di sektor kelautan dan pelabuhan serta pelayanan terhadap masyarakat dalam sisi yang belum maksimal," kata Rudi Margono. 

Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyoroti urgensi CCM dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan. Ia mengapresiasi inovasi Kejati Kepri dan menandaskan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk keberhasilan CCM.

"Berbagai inovasi yang dihadirkan Kejati Kepri ini sangat membantu penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan saya sepakat optimalisasi PNBP di sektor kelautan sangat dibutuhkan Kepri," kata Gubernur Ansar. 

Kehadiran CCM akan dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan. Sistem ini akan melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang, dan lainnya.

Wakil Kepala Kejati Kepri, Rini Hartatie, mengungkapkan bahwa optimalisasi PNBP akan dilakukan melalui audit rutin di pelabuhan, investigasi atas indikasi penyalahgunaan, peningkatan transparansi tarif biaya sandar, pelatihan regulasi PNBP, penggunaan teknologi untuk digitalisasi pengelolaan PNBP, dan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan efisiensi.

CCM diharapkan dapat menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas untuk meningkatkan sinergitas penegakan hukum dan mendorong peningkatan pendapatan negara di bidang kemaritiman.