Batam, Batamnews - Rencana kenaikan tarif parkir di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menuai kritik dari berbagai pihak. Rikson Tampubolon, seorang Pengamat Kebijakan Publik dan Akademisi yang tinggal di Kota Batam, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan serius terkait kebijakan ini.

Rikson Tampubolon, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies, mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak kenaikan tarif parkir yang signifikan ini pada masyarakat dan perekonomian lokal.

"Kenaikan tarif parkir sebesar 100 persen adalah kenaikan yang sangat signifikan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Kita perlu bertanya, apakah kenaikan ini mungkin akan memberatkan masyarakat secara berlebihan? Belum lagi persoalan potensi kebocoran parker, persoalan di lapangan yang kerap merugikan masyarakat misalnya kutipan parkir tidak resmi dan lain-lain," kata dia, Kamis (19/10/2023).

Selain itu, Rikson juga mempertanyakan apakah rencana ini memperhitungkan efek terhadap mobilitas masyarakat.

Baca juga: Curhatan Juru Parkir di Batam: Sering Tak Dianggap hingga Rogoh Saku Pribadi untuk Setoran

"Pengelolaan parkir yang baik seharusnya mendukung mobilitas berkelanjutan dan mengurangi tekanan pada lalu lintas. Kenaikan tarif parkir yang signifikan, apakah akan merangsang penggunaan transportasi publik atau malah menghambatnya?" tanya Rikson.

Rikson juga mengingatkan tentang dampak pada bisnis lokal dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Bisnis kecil dan pusat perbelanjaan sering kali sangat tergantung pada kunjungan pelanggan. Bagaimana kenaikan tarif parkir ini akan memengaruhi pendapatan bisnis lokal? Apakah kita telah mempertimbangkan bagaimana melindungi usaha lokal ini?" tanya dia lagi.

"Kebijakan menggratiskan biaya parkir 15 menit pertama di Batam adalah contoh kebijakan yang pro terhadap bisnis kecil. Sehingga para driver ojek online tidak diberatkan dengan jasa pengantaran dan penjemputan yang hanya butuh waktu sebentar," tambahnya.

Baca juga: Pemko Batam Naikkan Tarif Parkir Tepi Jalan, Begini Respons Warga

Sebagai seorang pengamat kebijakan publik, Rikson menekankan pentingnya kajian ulang mendalam terkait rencana kenaikan tarif parkir ini.

"Saat kita tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan daerah, kita juga harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan masyarakat dan usaha lokal. Keseimbangan antara tujuan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu dicapai," tegasnya.

Rikson juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan dialog terbuka dalam proses pengambilan keputusan.

"Keputusan ini sangat signifikan, dan masyarakat harus memiliki suara dalam pembentukan kebijakan ini. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, pihak swasta pengelola parkir, adalah penting dalam mencapai kebijakan yang seimbang dan mendukung kepentingan bersama," tutup Rikson.