Jakarta, Batamnews - Pengacara LBH Ansor, Bambang Yulianto, menyatakan bahwa Pulau Rempang saat ini sudah aman dan kondusif, meskipun masih ada upaya provokasi dari beberapa pihak agar warga Rempang menolak industri dan investasi yang sedang berkembang di pulau tersebut. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bambang kepada awak media pada Sabtu, 7 Oktober 2023.

Menurut Bambang, beberapa orang dari luar daerah datang ke Rempang dan mendirikan posko dengan tujuan memprovokasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai niat sebenarnya dari provokasi tersebut. 

Selain partai politik, sejumlah LSM dari luar Kepulauan Riau (Kepri) juga telah mendirikan posko di Rempang, dan Bambang berharap kehadiran mereka tidak akan menimbulkan masalah baru.

Sejak tanggal 11 September 2023, LBH Ansor telah membentuk tim penerima kuasa warga yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada warga, menawarkan solusi, dan membantu mengalirkan aspirasi warga. 

Baca juga: Amien Rais Siap Jadi Penjamin Pembebasan Abang Long dan Warga yang Ditahan Imbas Demo Rempang

Salah satu komitmen LBH Ansor adalah membantu warga terdampak untuk mendapatkan kompensasi yang layak. Untuk itu, mereka akan memantau proses pengukuran, verifikasi lahan, bangunan, dan perkebunan milik warga, serta mengusulkan rekomendasi kepada BP Batam dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek Rempang Eco City.

Bambang Yulianto mengkritik bahwa penolakan awal dari sebagian warga Rempang terhadap proyek Rempang Eco City mungkin disebabkan oleh sosialisasi yang tidak tepat. 

Pada tahap awal, sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam terkesan tertutup, dan hal ini membuat masyarakat curiga. Pengurus RT dan RW sering menghindar saat ditemui karena khawatir warga akan semakin curiga.

Bambang berpendapat bahwa warga Rempang mendukung proyek Rempang Eco City asalkan warga yang terdampak mendapatkan kompensasi yang pantas. Pendapat ini sejalan dengan sikap PBNU (Persatuan Nahdlatul Ulama) yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam konteks investasi.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menjelaskan bahwa investasi harus menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang berada di sekitar lokasi investasi tersebut. Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari investasi, dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Baca juga: Batam, Rempang dan Galang Kondusif, Kepala BP Batam Imbau Masyarakat Waspadai Berita Provokatif

Sementara itu, di Kampung Teluk Air, Pulau Setokok, Nov Iwandra mengamini bahwa situasi di Rempang sudah kondusif. Ia menekankan bahwa warga ingin didengar dan dimengerti, dan jika mereka awalnya adalah nelayan, sebaiknya mereka tetap memiliki peluang untuk menjalani profesi tersebut.

Nov Iwandra juga menyoroti pentingnya merancang proyek dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Bagi warga Rempang, yang sebagian besar adalah nelayan, sulit untuk beralih profesi, dan perencanaan proyek harus mempertimbangkan hal ini.

Seorang nelayan bernama Wandi dari Sembulang mengekspresikan harapannya bahwa industri yang akan didirikan di Rempang tidak akan mencemari laut. Wandi mengatakan bahwa mereka mendukung proyek tersebut, asalkan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, khususnya laut. 

Selain melaut, beberapa nelayan juga aktif dalam budidaya ikan, termasuk pembibitan ikan kakap, krapu, dan jenis ikan lain yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran.