Tanjungpinang, Batamnews, Advertorial – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, telah menyampaikan visi provinsi yang berfokus pada kebudayaan sebagai inti paparannya kepada tim penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Tahun 2023. 

Penghargaan AKI diberikan kepada individu, kelompok, atau lembaga yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan kebudayaan.

Tim penilai yang terdiri dari para ahli kebudayaan, seperti Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (PTLK) Dr. Restu Gunawan, Prof. Siti Zuhro, Prof. Nunus Supardi, dan Prof. Djohermansyah Djohan, telah dinilai untuk AKI 2023.

Baca juga : Pengamat Politik Soal Polemik di Rempang: Rudi Kian Terpuruk Dikalangan Orang Melayu

Visi Provinsi Kepulauan Riau yang ditegaskan oleh Gubernur Ansar Ahmad adalah tentang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, dan aktivitas masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama, budaya Melayu, dan budaya Nusantara.

Gubernur Ansar Ahmad menekankan bahwa kebudayaan merupakan pilar utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip kebudayaan telah diakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kepri. 

"Kami menjadikan budaya Melayu sebagai ciri khas dan memastikan bahwa warisan ini terus diteruskan kepada generasi mendatang," ujar Gubernur Ansar.

Selain itu, Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau sebagai modal sosial dalam bidang agama, budaya, dan kehidupan berkomunitas. 

Baca juga : Innalillahi Wainna Ilaihi Raji'un: Direktur PDAM Tirta Kepri, Mamat, S.Sos, Berpulang ke Rahmatullah

Ia menegaskan bahwa untuk mempererat keragaman ini, keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis harus menjadi pilar penting yang dijaga dan diwariskan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di tengah masyarakat.

Menariknya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengintegrasikan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

IPK ini mencakup tiga dimensi utama, yakni Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya, yang memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap pemajuan budaya dalam pembangunan provinsi.

Dalam proses penilaian ini, Gubernur Ansar Ahmad didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, Juramadi Esram, serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IV yang mencakup Provinsi Kepulauan Riau dan Riau, Jumahri. 

Jajaran pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri juga turut hadir dalam mendukung penilaian tersebut.

Paparan Gubernur Ansar Ahmad ini menyoroti komitmen kuat Provinsi Kepulauan Riau dalam melestarikan dan memajukan budaya, serta memberikan inspirasi bagi provinsi-provinsi lain untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan berkelanjutan.