Batam, Batamnews - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, terus mendorong percepatan pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang. 

Bersama dengan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, Muhammad Rudi melaporkan perkembangan terkini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam rapat Progres Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada Rabu (12/7/2023).

Pertemuan tersebut diadakan di Ruang Rapat Kementerian Bidang Perekonomian RI dan dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi; Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo; Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; serta perwakilan dari PT. Makmur Elok Graha (MEG).

Dalam kesempatan pertama, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa upaya percepatan pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang telah dimulai sejak peluncuran Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada bulan April yang lalu. 

Baca juga: Efektif Tanggal 15 Juli, Terjadi Penyesuaian Tarif Bongkar Muat Peti Kemas di Batam

Selanjutnya, BP Batam menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada PT. MEG sebagai pengelola pengembangan Pulau Rempang yang kemudian secara resmi diberi nama Kawasan Rempang Eco-City.

Muhammad Rudi juga menjelaskan bahwa BP Batam telah mencabut izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan penyediaan sarana wisata alam (IUPJL-PSWA) serta izin pelepasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). 
Selain itu, pihak BP Batam telah melakukan pendataan terhadap jumlah penduduk dan aset pemerintah yang direncanakan untuk direlokasi ke Pulau Galang dengan luas lahan sebesar 199 hektar.

Muhammad Rudi menyatakan, "Jika masyarakat bersedia direlokasi, kami telah menyiapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan 3.000 unit rumah tipe 45, fasilitas umum dan sosial, serta area kantor pemerintahan."

Dalam pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan dari Kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City. 

Ia meminta dukungan dalam pelepasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), koordinasi pengelolaan pesisir, dan dukungan anggaran untuk pengembangan jalan Trans Barelang dan Sembulang.

Baca juga: Workshop Service Level Agreement bagi Badan Usaha digelar BP Batam

Dengan dukungan dari semua pihak, Muhammad Rudi yakin bahwa Kawasan Rempang Eco-City dapat segera beroperasi dengan lancar di Batam.

Batam Sebagai Pusat Energi Terbarukan Terbaik Indonesia

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengimbau untuk mengawal permohonan dukungan dan persetujuan dari masing-masing kementerian terkait. 

Ia juga mengapresiasi upaya BP Batam yang telah menyiapkan area relokasi beserta fasilitas pendukungnya untuk masyarakat setempat.

Airlangga menyatakan, "Saya menganggap langkah ini sudah baik, karena BP Batam telah menyusun konsep resettlement untuk masyarakat. Kita dapat duduk bersama untuk membahas hal-hal terkait koordinasi antar instansi guna mempercepat proses pengembangan Kawasan Rempang."

Airlangga juga secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menjadikan Pulau Batam sebagai pusat energi terbarukan di Indonesia. 

Ia berharap bahwa proses pengolahan energi surya di Batam akan mencakup seluruh tahapan, sehingga energi dapat diekspor ke Singapura dan negara lain. Airlangga ingin Batam menjadi daerah dengan sumber energi terbarukan terbaik di Indonesia.