Jakarta - Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menyebut, ada potensi perbedaan Lebaran antara pemerintah dengan PP Muhammadiyah.

Ia mengatakan, posisi hilal menurut kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang menjadi pedoman Kemenag, belum terpenuhi untuk dapat dilihat.

"Karena belum dapat dilihat, maka menurut kriteria MABIMS keesokan harinya belum terpenuhi syarat memasuki bulan baru," ujar Syamsul dalam dalam konferensi pers penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta yang turut disiarkan secara daring, Senin (6/2/2023) lalu.

"Sedangkan menurut syarat kriteria wujudul hilal yang tidak berpatokan kepada penampakan yaitu tidak terlihat dan terlihatnya maka keesokan harinya sudah dianggap masuk bulan baru yaitu untuk 1 Syawal (jatuh pada) 21 April 2023," imbuhnya

PP Muhammadiyah sendiri telah menetapkan 1 Syawal 1444 H/2023 M jatuh pada Jumat, 21 April 2023. Artinya, puasa Ramadan berlangsung dalam 29 hari.

Selain PP Muhammadiyah, Kemenag dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menyampaikan kemungkinan adanya perbedaan Lebaran 2023.