Batam, Batamnews - Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batam sudah tidak memiliki aktivitas. Hal ini membuat Pemerintah Kota (Pemko) Batam selalu merugi karena beban gaji pegawai yang harus dibayarkan.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengaku kesulitan untuk mencari pengganti direksi sejumlah BUMD tersebut. Menurutnya, para penggantinya harus menghasilkan.

“Status BUMD masih jelas, hanya saja kegiatannya tidak ada,” ujar Rudi di Gedung DPRD Batam, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Ketua PKS Kepri Bahktiar: Rudi Seorang Pemimpin Potensial

Untuk itu, Pemko Batam masih akan terus mengevaluasi sejumlah BUMD yang tidak memiliki aktivitas tersebut.

Adapun BUMD yang dikabarkan tidak memiliki aktivitas di antaranya, PT RAL, PT Pembangunan Kota Batam dan PT Pelabuhan Batam Indonesia. Namun satu BUMD yang memiliki kinerja baik yaitu PT Bank Riau Kepri.

Keempat BUMD tersebut diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada BUMD.

Pada tahun 2021, Pemko Batam pernah melakukan seleksi untuk memiliki jajaran direksi PT Pembangunan. Namun hingga kini belum diketahui siapa pemenangnya.

Baca juga: Kepala BP Batam Muhammad Rudi Ingin Ekonomi Tanjungpinang Tumbuh seperti Batam

“Kita kasih modal, uangnya habis buat bayar gaji. Bagus kita berhentikan,” kata Rudi menegaskan.

Tidak hanya BUMD Pemko Batam, Rudi juga menuturkan ia juga mengevaluasi unit usaha Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pada awal tahun lalu, PT Bandara Internasional Batam (BIB) resmi mengelola Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

“Sama Bandara Hang Nadim, saya begitukan karena saya tak ingin ada kerugian. Bagian yang mana banyak merugikan kita berhentikan,” katanya.