Jakarta - Hipmi menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh Ketua Umum Mardani Maming dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Diketahui, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) saat ia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Bagas Adhadirgha menyampaikan, Hipmi sangat menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh Ketua Umum Mardani H. Maming dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dipastikan seluruh program-program kerja Hipmi tetap berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi.

"Ketum Mardani H. Maming telah menunjuk Plt Ketua Umum BPP Hipmi yaitu saudara Eka Sastra yang merupakan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan (OKK), agar beliau dapat berkonsentrasi dengan kasus yang dihadapi," ujar Bagas melalui keterangan resmi dikutip dari Beritasatu, Sabtu (30/7/2022).

Bagas juga menegaskan, Hipmi siap untuk memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan dalam kasus Maming ini. "Kami keluarga besar Hipmi yang tersebar di seluruh Indonesia meyakini bahwa Ketum Maming akan taat seluruh proses hukum yang sedang berjalan," ujar Bagas.

Hipmi saat ini juga sedang melakukan tahapan musyawarah nasional (Munas) ke-XVII yang agenda utamanya adalah untuk memilih Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi masa bakti 2022-2025. Munas akan digelar pada Oktober 2022 mendatang.

"Inshaallah, perencanaan pelaksanaan Munas akan digelar pada Oktober mendatang sesuai rapat SC 26 Juli 2022 kemarin. Semoga lancar dan tidak ada halangan. Saya berharap, kader terbaik Hipmi yang akan maju nanti bisa membawa Hipmi lebih baik dan melanjutkan serta menyempurnakan program yang sudah dibuat," ujar Ketua Panitia Pengarah (SC) Munas Hipmi XVII Eka Sastra.