Karimun, Batamnews - Angin segar bagi guru honor atau kontrak tingkat SMA/SMK sederajat di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Mulai tahun 2023 mendatang, honor atau insentif guru kontrak atau honor akan bertambah. Selain itu, guru atau PTK non-ASN juga akan diberikan berupa sagu hati untuk menjamin jika berakhir masa tugasnya.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dalam kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) bagi Non-ASN untuk tingkat SMA/SMK dan SLB di Kabupaten Karimun.

"Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam menjamin tenaga pendidik dalam menunjang unsur pendidikan agar terlaksana dengan baik. Dapur tenaga pendidik atau guru juga harus berasap," kata Ansar.

Sehingga, untuk menambah insentif bagi PTK Non ASN tersebut akan diusahakan dapat terlaksana pada 2023 mendatang.

Hal itu juga sama untuk pemberian sagu hati pada PTK Non ASN yang juga bisa dibaratkan dengan dana pensiun.

"Semoga tahun 2023 mendatang, ini dapat terlaksana. Kami akan bahas dan bicarakan dulu dengan Dinas Pendidikan," ucap Ansar.

Dijelaskan oleh Ansar, Sagu hati yang dimaksud akan dihitung dalam satu tahun dengan besaran Rp 1 juta.

Kemudian, sagu hati itu akan diserahkan pada PTK Non ASN yang sudah habis masa mengajarnya atau berhenti.

Dicontohkqn oleh Ansar, jika seorang PTK yang telah mengajar selama 15 tahun dan masa mengajar habis karena faktor umur, maka akan mendapat sagu hati sebesar Rp 15 juta.

Atau yang awalnya mengajar sebagai PTK dan tidak melanjutkan kontrak, maka akan dihitung lama tahun mengajar.

"Hitungannya 1 tahun, kalau mengajarnya 15 tahun, akan menerima sagu hati sebanyak 15 juta," ucap Gubernur.

Ansar Ahmad juga menyebutkan bahwa tenaga pendidik di Kepulauan Riau tidak mencukupi.

Sehinga, dengan adanya PTK Non ASN, dapat membantu peningkatan pendidikan di Kepri, dengan spesifikasi yang cukup baik.

Upaya Pemprov Kepri dalam menyejahterakan guru, juga diakui oleh Ansar masih jauh dari harapan. Namun, meskipun demikian masih dapat terlaksana dengan kemampuan yang ada.

"Memang masih jauh dari harapan, tapi itulah kemampuan kita, yang patut kita syukuri. Dan jangan sampai ada kekosongan bidang-bidang di setiap sekolah," ucap Ansar.

Gubernur Kepri juga meminta pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, untuk tahun depan tidak ada lagi keterlambatan dalam pembayaran insentif, seperti yang terjadi saat ini.

Diketahui, bahwa sejak Januari, PTK non-ASN belum menerima insentif lantaran keterlambatan dalam penandatangaan SPK.

"Tahun depan, 1 Januari itu sudah siap semuanya. Dinas Pendidikan siapkan semuanya di bulan Desember, agar tidak terjadi keterlambatan seperti sekarang," kata Ansar.

Perlu diketahui bahwa tenaga pendidik non-ASN tingkat SMA/SMK sederat berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan untuk tingkat SMP, SD dan TK serta PAUD merupakan wewenang dan tanggung Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.