BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi peringatan keras kepada para kepala daerah supaya tidak menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan pribadi pada pilkada serentak.

Tjahjo meminta agar kasus Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho menjadi pelajaran bagi para kepala daerah yang lainnya. Mendagri mengimbau agar dana bansos maupun dana hibah bisa disalurkan tepat sasaran.

"Saya kira kepala-kepala daerah sudah baca media semua, kasus Sumatera Utara dan lain-lain yang memangkas, memanfaatkan dana bansos secara berjamaah, harusnya hati-hati, jangan main-main dengan dana bansos," ujar Tjahjo KUmolo di Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Kendati demikian, dia memilih berpikir positif atas pencairan dana bansos menjelang pilkada serentak ini. Untuk estimasi awal, lanjut Tjahjo memperkirakan, perputaran dana bansos itu termasuk pilkada harusnya di atas Rp 20 triliun.

"Tapi ini cairnya kenapa pertengahan dan akhir November, harusnya kan dana bansos mulai pada tahun anggaran April kemarin, ya sudah lah saya kira bagian strategi kebijakan," pungkasnya.

Berdasarkan data para pemantau pemilu, sebanyak 89 daerah yang petahananya maju kembali dalam pilkada, terjadi kenaikan dana bansos dalam APBD daerah.

"Mudah-mudahan dana bansos itu yang meningkat itu tepat sasaran. Kalau tidak, ya jangan menyalahkan siapa-siapa kalau nanti di kemudian hari terlibat masalah hukum dengan KPK," ujar Tjahjo di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Ancol.

(ind/bbs)