Harga Elpiji Non-subsidi Naik, Pertamina: Jangan Beralih ke Gas Melon

Harga Elpiji Non-subsidi Naik, Pertamina: Jangan Beralih ke Gas Melon

Ilustrasi.

Batam, Batamnews - Kenaikan harga elpiji non-subsidi sejak Jumat (25/12/2021) membuat para konsumen gas yang rata-rata adalah rumah tangga mulai kelimpungan.

Berdasarkan data dari Pertamina, harga jual elpiji non-subsidi mengalami kenaikan harga yang bervariasi. Bright Gas ukuran 5,5 kilogram saat ini dijual dengan harga Rp 76.000 atau mengalami kenaikan sekitar Rp 13.818 per kilogram.

Sedangkan harga untuk isi ulang elpiji 12 kilogram menjadi Rp163.000 atau sekitar Rp 13.583 per kilogram.

Untuk Batam, harga baru juga sudah berlaku di sejumlah agen penjualan yang kini menjual dengan harga Rp 175 ribu untuk Bright Gas 12 kilogram, dari harga sebelumnya sebesar Rp 140 ribu.

Sedangkan Bright Gas 5,5 kilogram naik menjadi Rp 79 ribu dari harga sebelumnya Rp 69 ribu.

Menanggapi kenaikan harga gas non subsidi saat ini, PT Pertamina Persero meminta agar masyarakat Kota Batam, Kepulauan Riau tetap menggunakan elpiji non-subsidi.

"Para pengguna gas non-subsidi saat ini, kita imbau agar tidak beralih untuk mencari gas subsidi," ujar Section Head Communication and Relation PT Pertamina Regional Sumbagut, Agustiawan, Jumat (7/1/2022).

Ia mengatakan, gas 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Sehingga warga yang masih mampu tetap harus menggunakan elpiji non subsidi.

Menurutnya, kenaikan harga elpiji Pertamina masih kompetitif yakni sekitar Rp 11.500/Kg per 3 November dibandingkan Vietnam sekitar Rp 23.000/Kg, Filipina sekitar Rp 26.000/Kg, dan Singapura sekitar Rp 31.000/Kg.

"Berhubung data tersebut terkait dengan bisnis kami, kami belum bisa memberikan data tersebut," katanya.

Sales Area Manager Retail Pertamina Kepri Fahrizal menyampaikan pihaknya tengah mengusulkan keseragaman harga jual sesuai dengan harga Nasional. Karena harga jual gas non-subsidi di Batam dan Kepri berbeda dengan provinsi lain.

"Memang iya saat ini dikarenakan adanya zonasi PPN, tapi kami sedang usulkan agar satu harga sama seperti bahan bakar," ujarnya.

(ret)