Jakarta, Batamnews - Pemerintah Malaysia mengumumkan penangguhan perjalanan Umrah mulai 8 Januari 2022 mendatang. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menekan varian Omicron.

Keputusan itu dibuat karena pihak berwenang khawatir tentang orang-orang yang melanggar karantina rumah setelah kembali dari Arab Saudi.

Baca juga: Biaya Umrah Jemaah RI Diprediksi Bisa Sampai Rp 40 Juta

"Sebagian besar jemaah yang kembali dari melakukan umrah mengajukan untuk menjalani karantina tujuh hari di rumah. Namun, ketika ada ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standar yang ditetapkan, kasus positif COVID-19 di antara jemaah umrah menyebabkan infeksi menyebar di antara anggota keluarga," Menkes Malaysia Khairy Jamaluddin dalam konferensi pers dikutip dari CNA, Minggu (2/1/2022).

"Akibat tidak mematuhi prosedur karantina rumah, anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama atau tetangga dan kerabat yang datang berkunjung bisa terpapar infeksi Covid-19."

Menteri kesehatan menambahkan bahwa pelaku Umrah yang kembali ke Malaysia mulai 3 Januari harus dikarantina di fasilitas yang ditunjuk secara resmi.

"Peziarah yang berangkat ke Tanah Suci (Mekah) antara 1 dan 7 Januari akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun, mereka perlu menjalani karantina di stasiun karantina atau hotel yang diidentifikasi oleh NADMA (Badan Penanggulangan Bencana Nasional) sekembalinya ke Malaysia, "katanya kepada wartawan.

Kasus Omicron di Malaysia dalam beberapa waktu terakhir dialami oleh pelaku perjalanan yang baru kembali dari Arab Saudi. Khairi mengatakan ada sekitar sembilan kluster yang berkaitan dengan pelaku perjalanan dari Tanah Suci.

Baca juga: Ini Tanda-tanda Anda Kemungkinan Terinfeksi Varian Omicron

"Kedatangan jemaah umrah Malaysia dalam jumlah besar sekitar 800 hingga 1.000 setiap hari (dalam empat penerbangan khusus) semakin meningkatkan risiko masuknya kasus Covid-19 dan varian Omicron ke dalam negeri," tambahnya.

Pemerintah akan melakukan penilaian risiko situasi Omicron di dalam dan di luar Malaysia sebelum mencabut penangguhan kegiatan umrah.