Jakarta - Mantan Wakapolri Komjen Polisi (Purn) Syafruddin terpilih menjadi wakil presiden Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI).

Terpilihnya Syafruddin tersebut karena kiprahnya dalam kegiatan kemanusiaan dan keumatan di Indonesia serta di luar Indonesia.

Sekjen DMDI Indonesia Said Aldi Ali Idrus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat malam, mengatakan, Presiden DMDI mempercayai bahwa Syafruddin dapat memajukan DMDI di dunia dengan jejaring yang dimilikinya.

Keputusan majelis tertinggi itu diumumkan setelah disetujui oleh Presiden DMDI Tan Sri H M Ali Rustam bersama seluruh Ketua Umum DMDI dari 29 negara yang hadir dalam pertemuan secara virtual dari Melaka, Malaysia.

Said mengatakan, kiprah Syafruddin di Indonesia maupun di luar negeri menjadi pembicaraan dalam pertemuan majelis tinggi, mulai dari pengentasan buta baca Al Quran, pembangunan Museum Nabi Muhammad SAW, hingga membantu para kiai untuk bekerjasama dengan Al Azhar di Kairo, Mesir.

"Perkembangan DMDI begitu pesat di dunia sehingga Bapak Presiden DMDI membutuhkan wakil presiden dan muncul usulan Pembina DMDI di Indonesia, Bapak Syafruddin. Setelah pembahasan, tampaknya semua ketua-ketua langsung menyetujui," ujar Said.

Menanggapi kepercayaan yang diberikan, Syafruddin berharap bisa memberikan sumbangsih bagi DMDI agar semakin berjaya demi kemakmuran warga Melayu secara khusus dan warga dunia secara umum.

Dia juga berharap DMDI bisa berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Syafruddin terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina DMDI di Indonesia dalam Konferensi Internasional DMDI di Jakarta pada November 2019.

Pada waktu itu, Presiden DMDI Tan Sri H. M Ali Rustam menganugerahi gelar Tun Perak kepada Syafruddin karena dianggap banyak berkiprah dalam mengentaskan masalah sosial kemasyarakatan di dunia Islam.

DMDI merupakan organisasi yang memiliki visi-misi untuk menyatukan orang-orang Melayu yang tersebar di seluruh dunia. DMDI berdiri sejak tahun 2000 di Malaka dengan beranggotakan hanya 10 negara, kemudian berkembang menjadi 29 negara.