Tanjungpinang, Batamnews - Masalah lahan di pusat perkantoran Pemprov Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang bikin Gubernur Ansar Ahmad resah. 

Ia meminta pengalokasian lahan yang ada di sana diatur dengan baik. 

Seperti diketahui, Dompak merupakan pusat kantor pemerintahan, baik BUMN, BUMD maupun organisasi vertikal lainnya. 

Ansar menyampaikannya saat memimpin rapat terbatas (ratas) bersama Dinas PUPR, Biro Pemerintahan, BPKAD dan staff khusus membahas soal Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Pulau Dompak. 

"Saya mau dari sekarang kita atur lagi masalah lahan di Dompak ini. Kita rapikan lagi rencana tata ruangnya. Termasuk agar diberi tanda, yang mana lahan yang sudah dibebaskan dan mana yang belum," kata Ansar, Senin (27/9/2021) 

Ansar menegaskan, jika memungkinkan lahan yang belum dibebaskan, secara bertahap bisa dilakukan mulai tahun depan. 

Kebutuhan lahan di Dompak semakin luas seiring mulai dibangunnya kantor-kantor pemerintahan, lembaga vertikal serta BUMD di pulau seluas sekitar 900 hektare tersebut. 

Gubernur memerintahkan kepada BPKAD, melalui bidang aset agar mengkapling  lahan yang ada secara proposional. 

"Diaturlah pembagiannya, kita lihat kebutuhan pembangunannya. Jangan ada yang terlalu besar, atau sebaliknya. Kita bagi secara proporsional," kata Gubernur. 

Dalam kesempatan ini, gubernur juga akan segera menanggapi permohonan lahan di Dompak yang telah diajukan oleh Bank Riau Kepri (BRK), Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Pengadilan Tinggi (PT), TVRI dan benerapa lainnya.