Jakarta, Batamnews - Menkes Budi Gunadi Sadikin buka suara mengenai bocornya NIK Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertera pada sertifikat vaksinasi. Budi menegaskan saat ini Kemenkes sudah membenahi kebocoran itu dan menutup sementara data Jokowi dan beberapa pejabat lain.

"Jadi memang yang pertama kami sampaikan, bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Sekarang sudah dirapikan, sehingga data para pejabat itu ditutup," ujar Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Polri Selidiki Dugaan Kebocoran 1,3 Juta Data Pengguna Aplikasi eHAC

Diketahui, NIK Jokowi tersebar setelah sertifikat vaksinasinya yang ada di PeduliLindungi tersebar di media sosial. Dilihat detikcom, sertifikat vaksinasi itu memuat nama Jokowi beserta NIK. Selain itu, ada tanggal lahir Jokowi dan barcode.

Budi Gunadi pun mengingatkan fungsi dan kegunaan aplikasi PeduliLindungi. Dia meminta masyarakat tidak menyalahgunakan fungsi PeduliLindungi.

"Aplikasi itu, aplikasi PeduliLindungi kan digunakan untuk mengecek apakah kita sudah divaksinasi atau sudah dites lab. Yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas, misalnya check-in di airport, mau check-in ke mal atau mau masuk ke industri, kantor," jelas Budi.

"Kami mendapat masukan, kalau orang-orang sudah datang, dia nggak tahu statusnya. Begitu datang, ditolak, rakyat merasa nggak nyaman. Oleh karena itu, kita buka kesempatan rakyat boleh cek statusnya dia seperti apa, jadi asal dia bisa masukin NIK-nya, dia bisa lihat oh status saya sudah divaksinasi atau belum, kalau ternyata ada perbedaan status, oh saya sudah divaksinasi nih dua kali, tapi di sini nggak keluar (sertifikat), itu tetap kita bisa koreksi," sambungnya.

Budi mengakui PeduliLindungi masih perlu diperbaiki sistemnya. Terkait dengan adanya kebocoran NIK Jokowi, dia juga memastikan sudah membereskan semuanya.

Baca juga: Pembobol Aplikasi PeduliLindungi Ditangkap, Pegawai Kelurahan Terlibat

"Karena tetap data entry kan Indonesia sering terjadi kesalahan, niatnya ke sana. Nah, memang tidak nyamannya kita, bukan hanya Pak Presiden saja, tapi juga banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar informasinya keluar, kita menyadari itu. Nah, sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kita tutup," tegas Budi.

Terakhir, Budi juga mengimbau masyarakat agar tidak main-main dengan data. Dia menyebut permainan data bisa dijerat dengan UU ITE.

"Kita juga mengimbau, itu secara UU ITE tidak boleh, misal saya sebagai bankir, aku bankir tahu NIK beliau (Kapolda) di mana, tahu alamat beliau di mana, kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data beliau, itu secara hukum salah. Secara etis pun tidak baik karena itu kan hak pribadi nasabah. Itu yang saya imbau teman-teman, yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, lebih benar, bahwa masing-masing kita punya hak pribadi. Kalaupun kita tahu, tapi karena ini sifat pribadi, secara budaya dan hukum, kita harus jaga privasi yang bersangkutan," tuturnya.

NIK Jokowi Bocor

Sebelumnya diberitakan, sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi beredar luas di Twitter. Beredarnya sertifikat tersebut dikaitkan dengan bocornya data di aplikasi PeduliLindungi.

Dilihat detikcom, sertifikat vaksinasi itu memuat nama Jokowi beserta NIK. Selain itu, ada tanggal lahir Jokowi dan barcode.

Surat keterangan vaksinasi COVID-19 itu menyatakan Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Di bagian bawah sertifikat tersebut, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Tak hanya itu, tersebar juga nomor HP ajudan Presiden.

detikcom mencoba meminta konfirmasi atas beredarnya sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut kepada Menkominfo Johnny G Plate. Namun Johnny meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Kemenkes.

"Data PeduliLindungi yang saat ini berada di cloud Kominfo baru dimigrasi ke DC Kominfo dan statusnya aman. Data yang ditanyakan di atas adalah pada saat awal sebelum migrasi ke Kominfo dan kebijakannya berada di Kemenkes. Agar akurat dan tidak membingungkan masyarakat, lebih baik langsung ditanyakan ke Kemenkes," ujar Johnny.