Karimun, Batamnews - DPRD Kabupaten Karimun menyidak kerjasama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Karimun Karya Mandiri dengan PT Terminal Parit Rempak (PT. TPR) di Kecamatan Meral, Selasa (3/8/2021).

Anggota dewan turun mengecek infrastruktur termasuk pelabuhan bongkar muat, yang berada di sebelah pelabuhan kapal Roro.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov Selesaikan Dampak Sosial PPKM Darurat Tanjungpinang-Bintan

Dari sidak itu terungkap, kerjasama dari PT TPR dan PT KKM belum produktif setahun berjalan. Bahkan sistem bagi hasil juga dinilai tidak rasional.

"Bagi hasilnya pun tidak rasional. Pemerintah daerah dalam hal ini BUP hanya mendapatkan 7,5 persen dan PT.TPR mendapatkan 92,5 persen," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karimun, Ady Hermawan.

Selain belum adanya hasil kerjasama, jumlah investasi yang dikeluarkan oleh PT. TPR juga belum diketahui. Hingga sekarang datanya belum ada.

Sidak yang dilakukan ini tindak lanjut rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar, Senin (2/8/2021).

RDP itu menghadirkan BUP selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk mengelola BUMD milik Pemkab Karimun tersebut.

"Oleh karena itu kita harus lihat besaran investasi dan besaran dari hasil yang didapat akan datang. Berapa kontribusi dari perjanjian yang terdahulu, kalau semisalnya Rp30 Miliar nilai kerjasamanya, itu sudah sejauh mana," ujarnya.

Ady berharap, agar sesuai surat edaran Bupati yang ditujukan kepada PT KKM, merevisi dan mengevaluasi kerjasama tersebut. Kemudian melaksanakan kegiatan selambat-lambatnya sudah dilakukan awal September tahun ini.

"Intinya jangan sampai nanti PT. KKM itu sedikit mendapatkan keuntungan atau tidak untung sama sekali," ucapnya.

Ady pun sempat heran melihat belum adanya satu realisasi yang tampak dari nilai kerjsama Rp30 Miliar tersebut.

"Perjanjian yang lama itu cuma 7.5 persen saja yang didapat, dari TPS dan bongkar muat. Sementara orang itu dapat 92,5 persen. Jadi sudah berapa dana investasi yang direncanakan dari Rp 30 Miliar, kita pun harus tahu nilai tersebut yang mana saja," ujar Dia.

Baca juga: Lab PCR RSUD Karimun Terkendala Izin Operasi

BUP menurutnya harus bisa mengerjakan sendiri semua potensi usaha, tanpa harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

"Namun karena ketidakmampuan BUP, maka dibuat suatu kerjasama. Tapi ternyata kerjasamanya kami melihat tidak ada keuntungan bagi daerah," kata Ady.

Sarana prasarana tak mumpuni

Masalah lain yang ditemukan adalah sarana dan prasarana yang tidak mumpuni, padahal telah ada kerjasama yang dibuat.

Mulai dari antre kapal yang akan melakukan bongkar muat pada pelabuhan milik BUP, yang hanya mampu dilakukan untuk satu kapal. Sehingga untuk jangka panjang harus dipikirkan agar dapat dilakukan dua kapal sekaligus.

Untuk jangka panjang tersebut, perlu ditambah dua unit brasting dolphin sebagai penyangga pelabuhan tempat sandarnya kapal. Termasuk pengadaan crane.

"Kalau betul-betul BUP mau melakukan perbaikan, jumlahnya tidak besar sebenarnya," ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani. 

DPRD memantau jajaran BUP yang baru saja menjabat dalam jangka waktu tiga bulan setelah dilantik.

Baca juga: DPRD Desak Pemprov-Dubes RI Bantu Bebaskan Nelayan Bintan Ditahan Malaysia

"Ini sebagai salah satu rasa simpati kami dalam tiga bulan awal pekerjaan Direktur BUP yang baru, yang menyelesaikan warisan masalah. Sehingga saya sangat berharap, sangat yakin dan percaya, dari tangan kepemimpinan yang baru ini semua masalah teruraikan," kata Novi.

Menurutnya yang disampaikan oleh Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Karimun, merupakan bentuk koreksi agar dapat segera diselesaikan.

"Pekerjaan yang baik ya diteruskan, yang tidak baik ditinggalkan. Jadi transparansi dalam mengerjakan itu yang dibutuhkan. Sehingga kita bersama-sama antara pemerintah daerah dalam hal ini BUP denghan DPRD dapat bekerjasama dengan baik," ujar Novi.