BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kementerian Perhubungan meminta maaf terhadap aksi tak simpatik petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) saat kedatangan Menteri Perhubungan Ignasius 
Jonan ke Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (17/10/2015).

Melalui Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) JA Barata, Kementerian Perhubungan mengatakan sangat menyesalkan atas terjadinya hambtan pada wartawan yang akan meliput kegiatan Ignasius Jonan saat meresmikan tiga kapal KPLP, KN Grantin, KN Rantos, dan KN Pastimpo.

“Kemenhub meminta maaf atas terjadinya hambtan dan perlakukan tidak menyeangkan dari oknum petugas lapangan dan secara internal akan melakukan intropeksi serta koreksi atas kejadian yang tidak diinginkan ini,” kata JA Barata dalam rilis yang diterima batamnews.co.id.

JA Barata mengatakan, peristiwa itu tidak semestinya terjadi karena intinya Kemenhub memang benar mengundang rekan wartawan dari media dan perwakilan media yang ada di Batam.

“Namun di lapangan ada yang menterjemahkan lain, sehingga ini pasti sangat tidak menyenangkan rekan-rekan wartawan,” kata Barata.

JA Barata mengatakan, selaku orang yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi Publik pada Kemenhub, ia menyesalkan dan meminta maaf.

Sebelumnya, sejumlah wartawan di Batam yang telah mengantongi undangan dari Kemenhub untuk meliput kunjungan kerja Menteri Jonan dilarang memasuki lokasi liputan. 

Bahkan petugas KPLP bersenjata api melarang wartawan untuk meliput. Ia menyatakan, larangan itu dari atasannya di Kementerian Perhubungan. Sejumlah wartawan pun protes dan merasa dilecehkan.

Aksi protes pun sempat digelar di pelabuhan Batu Ampar, di pintu gerbang lokasi acara. Para wartawan membuat poster bernada protes. Selain itu Aliansi Jurnalis Independen Kota Batam dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Batam menyesalkan kejadian tersebut.

"Ini pejabat tidak tahu aturan dan kerja jurnalis, dan ini menunjukkan betapa buruknya komunikasi di Kemenhub," ujar Ketua AJI Batam Muhammad Zuhri.

Namun ia mengatakan permintaan maaf itu sebagai bentuk rasa gentlemen pihak Kemenhub dan harus diterima.

[edo]