Batam, Batamnews - Para pemegang polis (pempol) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Jumat (23/4/2021). Mereka memperjuangkan nasib klaim asuransi mereka yang tidak kunjung dicairkan. 

Wakil Koordinator Pempol Batam, Rolys Panjaitan mengatakan, hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) tersebut belum menemui titik terang. Proses pencairan klaim mereka juga belum dapat dipastikan.

“Tadi (RDP) masih alot juga, sehingga belum ada titik terang,” ujar Rolys.

Akhirnya diputuskan RDP akan dilanjutkan pada minggu depan RDP ketiga. Pertemuan itu akan dilakukan bersama DPRD Batam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak AJB Bumiputera. 

“Karena belum ada kepastian pembayaran, makanya RDP dilanjutkan lagi,” katanya. 

Rolys meminta permasalahan ini dianggap serius oleh stakeholder terkait, karena sudah tiga tahun lamanya tidak ada kejelasan pembayaran klaim asuransi. 

Berbagai upaya telah mereka lakukan, seperti menyurati OJK, Ombsudman bahkan Polda Kepri. Selain itu juga telah melakukan aksi demonstrasi.

“Kami sangat mengharapkan para pemegang stakeholder, terutama OJK sebagai regulator bisa melakukan investigasi terhadap Bumiputera,” kata dia. 

Mereka juga meminta agar pembayaran premi asuransi dihentikan terlebih dahulu. Mereka tidak ingin terjebak pada permasahalan yang sama. 

Mereka meminta OJK mengeluarkan aturan agar mereka tidak didenda jika tidak membayarkan premi. 

“Kalau bayar premi lagi, takutnya kami masuk ke dalam persoalan itu semakin dalam,” ucapnya.

Rolys mengaku di Kota Batam sendiri, tercatat kurang lebih 150 orang Pempol yang bermasalah dengan pencairan. Jumlah klaim yang ditaksir mencapai Rp5 miliar. 

“Akhir tahun 2019 seharusnya klaim saya sudah cair, tapi sekarang belum ada pembayaran dari mereka (Bumiputera), padahal itu uangnya untuk kebutuhan anak sekolah,” katanya.

Pada RDP tersebut, disebutkan Rolys dihadiri dari perwakilan AJB Bumiputera wilayah Riau-Kepri, OJK Kepri serta OJK RI yang melalui teleconfrence.