Batam, Batamnews - Kalangan ekonom menilai rencana pemindahan ibu kota baru layak ditolak. Ada berbagai alasan yang menjadi landasan, dari masalah persiapan, pelaksanaan di waktu yang tidak tepat hingga pembiayaan.

Ekonom Senior Emil Salim menjelaskan, alasan pertama adalah posisi Indonesia yang masih terbelenggu pandemi covid-19. Menurutnya semua unsur pemerintah harus fokus di persoalan ini, bukan yang lain termasuk pemindahan ibu kota.

"Covid-19 menimbulkan dampak ekonomi dan itu belum selesai," tegas Emil dalam diskusi bersama Narasi Institute akhir pekan lalu, seperti dikutip Rabu (21/4/2021).

Selain itu, isu yang selalu mengemuka dalam pemindahan ibu kota adalah pemerataan pembangunan. Emil menilai hal tersebut akan sulit tercapai, karena yang akan dibangun nanti adalah ibu kota bukan kawasan bisnis. Bila kawasan bisnis ikut ada, maka tidak ada bedanya dengan Jakarta.

"Membangun ibu kota negara di tengah pulau, belum ada jaminan meratakan pembangunan tadi," paparnya.

Kalimantan, kata Emil, secara struktur wilayah merupakan lahan basah. Pola pembangunannya akan berbeda dibandingkan dengan Jawa dan Sumatera.

"Bagaimana membangun kota di mana itu lahan basah? Kalimantan ekosistem lahan basah, membangun fisik perlu memperhitungkan hal ini. Cost-nya perlu dipertimbangkan," terangnya.

Pembiayaan juga menjadi sorotan Emil Salim. Salah satunya rencana tukar guling antara pemerintah dan swasta. Ada nilai sejarah di beberapa kantor Kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan.

"Cost terbesar dehistorical dari ibu kota proklamasi pusat perkembangan sejarah akan lenyap dan kalau ditukar guling jadi komersial," ujar Emil.