Tanjungpinang, Batamnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti capaian skor MCP (Monitoring Control for Prevention) sejumlah daerah di Provinsi Kepri. 

Dari catatan KPK mencatat MCP tahun 2019 di Provinsi Kepri mencapai 89 persen dan turun menjadi 75 di tahun 2020. 

Pimpinan KPK RI Nawawi Pamulang mengungkapkan, dari delapan Pemerintah Daerah di Kepri, tiga Pemda mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu Pemko Batam dari 75 menjadi 84 persen, Pemkab Bintan dari 64 menjadi 83 persen, dan Kabupaten Karimun dari 75 menjadi 78. 

"Sedangkan sisanya turun termasuk Pemprov Kepri," tutur Nawawi saat rapat koordinasi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni Pemprov Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/3/2021). 

Inventarisasi aset masih menjadi prioritas dan catatan KPK mengingat masih banyaknya aset pemda yang strategis tidak tercatat sehingga berpotensi dikuasai oleh oknum dan berpotensi merugikan negara. 

Nawawi juga menegaskan pihaknya tetap berkomitmen pada aksi nyata untuk memperkuat kelembagaan Pemda melalui MCP terutama penguatan APIP dan pembangunan sistem pengaduan masyarakat serta upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi. 

"Terkait aset diharapkan Pemda untuk serius menanganinya, jangan sampai aset-aset itu dikuasi yang tidak berhak dan merugikan negara," tegasnya. 

Pihaknya juga akan terus melakukan berbagai langkah preventif dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD. Salah satunya terkait penangan Covid-19 terutama terkait bansos dan program vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. 

"Kita tidak berharap anggaran penanganan Covid-19 ini menjadi bagian yang akan merugikan negara dan masyarakat. Untuk itu KPK sangat serius dalam hal ini dan jangan coba-coba bermain-main," tuturnya. 

Sementara, Gubernur Ansar Ahmad berharap seluruh aparatur di Pemprov Kepri mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam rangka menciptakan tatanan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. 

Menurut Ansar, untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan, diperlukan komitmen bersama untuk bertindak dengan benar, dengan cara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan dengan benar juga. 

"Pemerintah sudah membentuk pencegahan di semua level pemerintahan. Kita dukung seluruh upaya pemerintah dalam meminimalisir perilaku korupsi demi terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih," harap Ansar.