Jakarta - Inisiator Partai Ummat, Amien Rais mengkritik sikap Mahfud MD yang dianggapnya berubah sejak menyandang jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan (Menko Polhukam) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kendati, dia tak menjelaskan rinci bentuk dan sebab perubahan tersebut. Hanya saja Amien memaparkan dan membandingkan sejumlah pernyataan yang pernah diutarakan Mahfud.

"Mahfud yang sekarang ini memang sudah berubah ya. Mengapa demikian? Wallahualam Bissawab. Jadi, sekarang menjadi the wrong man for the wrong job. Ya ini kritik saya," tutur Amien seperti dikutip dalam rekaman video yang diunggah melalui akun resmi di YouTube Amien Rais Official, Minggu (14/3/2021).

Lontaran kritik itu bermula ketika Amien menyinggung fenomena kekuasaan di Indonesia yang menurutnya saat ini sudah dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional.

Bahkan, Amien mengutip pernyataan Mahfud yang sempat mengutarakan 92 persen calon kepala daerah selama ini dibiayai oleh donatur yang kebanyakan para cukong. Kondisi itu, lanjut dia, lantas menyebabkan seringnya muncul korupsi kebijakan di level pemerintahan.

"Masih kata Mahfud korupsi kebijakan itu biasanya lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang dan lisensi-lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat. Jadi ini Mahfud ketika masih bagus, saya kira. Masih omong secara jujur. Tapi Mahfud sekarang sudah agak berbeda, jauh berbeda," ungkap Amien lagi.

Pada kesempatan itu, Amien menyebut Indonesia saat ini sudah menjadi republik mafia. Pasalnya menurut dia, hampir segala bidang kehidupan bangsa sudah dikuasai para mafia yang menggerogoti lini kehidupan bangsa.

"Ada mafia beras, mafia daging, mafia gula, mafia pupuk, mafia terigu, mafia cabai, mafia bawang, mafia minyak, mafia obat-obatan, mafia gas, mafia pajak, bahkan mafia olahraga mengatur skor," kata dia.

Amien juga menyoroti keberadaan mafia hukum yang dia anggap berbahaya bagi kelangsungan negara saat ini.

Ia kemudian mengingat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat presiden sempat membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Akan tetapi Satgas tersebut kini tak dilanjutkan.

"Begitu bersinar waktu itu. Satgas itu luar biasa. Jadi harapan kita semua. Tetapi 2 tahun kemudian innalillah, satgas yang awalnya bersinar itu, dinyatakan bubar tidak perlu diteruskan," kata dia.