Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Indonesia, kata dia, masuk dalam 35 paling rawan bencana di dunia.

"Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 paling rawan risiko bencana di dunia dan tadi Pak Doni Monardo, Kepala BNPB telah menyampaikan setahun kemarin saja kita menghadapi 3.253 bencana. Per hari berarti kurang lebih sembilan bencana," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (3/3/2021).

"Bukan sebuah angka yang kecil, tapi cobaan ujian dan tantangan itu yang harus kita hadapi. Baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Kita sekali lagi menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduk kita juga besar. Sehingga risiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar," sambung dia.

Menurut Jokowi, untuk mengurangi risiko bencana yang ada, pencegahan dan mitigasi lah kunci utama. Namun, hal itu bukan berarti mengabaikan manajemen bencana.

"Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang selalu saya sampaikan berulang-ulang pencegahan, pencegahan, jangan terlambat jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan, bukan, bukan itu. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi," tutur Jokowi.

Karena itu, Jokowi pun meminta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus sensitif bencana. Kebijakan tersebut, kata dia, harus dipersiapkan secara matang dan detil.

"Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik. Detail. Karena itu kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan seperti itu tidak boleh terjadi," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan, saat ini sudah ada rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024 melalui Perpres 87 Tahun 2020. Dia meminta grand design dalam rencana tersebut direalisasikan dalam kebijakan-kebijakan.

"Grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," papar Jokowi.