Naypyitaw - Kudeta oleh militer di Myanmar mulai mendapat perlawanan dari anggota parlemen. Para wakil rakyat itu menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan hasil kudeta.

Dilansir NBC, ada sekitar 70 anggota parlemen Myanmar yang menentang pemerintah militer baru pada Kamis (4/2/2021) kemarin.

Mereka mengadakan pertemuan simbolis di parlemen, yang dilarang dibuka ketika para jenderal melancarkan kudeta mereka pada hari Senin (1/2/2021) lalu.

Pertemuan tidak resmi itu merupakan isyarat simbolis untuk menegaskan bahwa militer bukanlah pembuat undang-undang yang sah di negara tersebut.

Lebih banyak anggota parlemen meninggalkan kompleks, mengungkapkan kemarahan dan tekad mereka untuk melawan.

Militer memblokir akses ke Facebook sebagai tanggapan atas meningkatnya pembangkangan sipil yang menentang pengambilalihan mereka.

Petugas medis telah menyatakan bahwa mereka tidak akan bekerja untuk pemerintah militer sementara penduduk di Yangon telah terlibat dalam “protes kebisingan,” membanting panci dan wajan dan membunyikan klakson mobil di bawah kegelapan.

Partai mayoritas, NLD, menang telak dalam pemilihan umum kedua berturut-turut dalam pemilihan umum November lalu.

Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer tampil buruk dengan jumlah kursi yang sangat berkurang.

Militer menanggapi dengan klaim kecurangan besar-besaran yang tidak berdasar, yang ditolak oleh komisi pemilu dan NLD.

Pengamat internasional menilai pemilu itu memuaskan.

Para jenderal menyebut kegagalan untuk menyelidiki klaim mereka sebagai alasan kudeta mereka.