Bikin Laporan Sendiri, Pejabat di Kepri Harus Contoh Ahok

Bikin Laporan Sendiri, Pejabat di Kepri Harus Contoh Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama saat berkunjung ke Rotterdam Belanda. (Foto: Ahok.org)

BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Ade Irawan, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melaporkan “pertanggungjawaban” saat kunjungan kerja patut diapresiasi dan dicontoh oleh para pejabat publik lain.

Sebelumnya, gubernur yang kerap bicara ceplas-ceplos itu menulis artikel berjudul "Laporan Kunjungan Kerja Basuki di Rotterdam, Belanda," dan dipublikasikan dalam situs www.ahok.org. Tulisan itu berisi rincian perjalanan yang dilakukan Basuki selama kunjungan kerja pada 20-24 September 2015 di Rotterdam, Belanda.

Ade mengatakan, selain membuat laporan berisi materi kunjungan kerja, semestinya para pejabat publik juga dapat membuat laporan keuangan terkait dengan perjalanan yang ia lakukan. Laporan tersebut, kata dia, penting karena perjalanan pejabat publik tersebut mewakili rakyat, bukan mewakili dirinya sendiri.

Selain itu, menurut Ade, uang yang digunakan untuk melakukan kunjugan kerja pun umumnya bersumber dari rakyat, bukan kocek pribadi para pejabat. Karena itulah semestinya hasil berupa nota kesepahaman maupun perjanjian bisnis yang dihasilkan juga memberikan efek positif kepada masyarakat.

Ade melanjutkan, baik laporan berisi materi kunjungan kerja maupun laporan keuangan tersebut bisa diunggah ke situs seperti situs pribadi maupun institusi supaya masyarakat dapat mengaksesnya. "Kan, tidak susah untuk membuat itu karena tiap kali kunjungan pejabat biasanya membawa asisten," ucap Ade.

Ia tak khawatir pembuatan laporan “pertanggungjawaban” yang dapat diakses rakyat itu justru dipergunakan para pejabat untuk memoles citra diri. Sebabnya, kecanggihan teknologi dan informasi saat ini memungkinkan rakyat untuk mengecek ulang kebenaran laporan yang dibuat oleh pejabat publik.

"Itu bedanya kunjungan kerja yang memang digunakan untuk kepentingan publik, lebih terbuka. Beda dengan kunjungan yang misalnya dilakukan pejabat untuk mencari rente (komisi proyek) atau jalan-jalan saja, pasti pejabatnya akan lebih tertutup," ujar Ade.

sumber: kompas.com

 

[snw]


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews