BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Izhar, Subdit Instalasi Aset Ditpam BP Batam menolak memberikan jawaban terkait adanya kabar pungutan uang kepada TKI yang datang atau yang akan berangkat di Pelabuhan Batam Centre.

"Kalau Anda mau bertanya kepada saya silahkan. Tapi saya tidak akan menjawab pertanyaan yang berdasarkan isu dan sebagainya,' ujar Izhar.

Izhar menyebutkan, pihaknya tidak menahan pengecekan paspor calon penumpang yang akan berangkat tersebut. "Kami hanya melakukan prosedur pengecekan paspor. Kalau ditanya apakah kami berwenang, saya jawab punya, dan seharusnya mereka melapor dulu ke Kantor BNP2TKI," katanya.

Pernyataan Izhar terkait ricuh calon penumpang di Pelabuhan Batam Centre, Sabtu (19/9/2015) siang. Sebelumnya, calon penumpang yang akan melakukan pengecekan paspor yang sebagian besar tujuan ke Malaysia ditahan dan disuruh pulang.

Sebelumya, Komisi I DPRD Batam melakukan sidak ke Pelabuhan Batam Centre pada Senin, 14 September 2015 lalu. Dewan mendapat laporan ada oknum-oknum yang "bermain" di Pelabuhan Internasional Batam Centre.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi I Nyanyang Haris usai melakukan sidak bersama beberapa anggota Komisi I DPRD Batam ke pelabuhan tersebut.

"Dalam waktu dekat kita akan memanggil seluruh unsur yang ada di Pelabuhan Batam Centre untuk kita minta memberi penjelasan masalah yang terjadi disana. Ini sudah meresahkan,"ujar Nyanyang.

Anggota Komisi I Lik Khai dari Partai Nasdem juga meminta agar pihak-pihak yang terkait seperti Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Kantor Imigasi Pelabuhan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang beredar di pelabuhan.

Di samping itu, Lik Khai mengaku banyak menerima laporan masyarakat bahwa calon tenaga kerja Indonesia yang hendak berangkat kerja sering diperas oleh oknum-oknum yang bermain.

Menurutnya, hal ini jelas merugikan bagi tenaga kerja karena keadaan mereka sudah susah bekerja keras diperas saat mereka mau berangkat maupun kembali dari luar negeri.

"Mereka itu kan cari nafkah, kalau ada sesuatu terjadi sama mereka, siapa yang bertanggung jawab? Kan tentunya pemerintah juga yang akan menghadapinya dan disamping itu buat malu nama bangsa Indonesia," ujar Lik Khai dengan nada keras.

(alf/jim)