Tanjungpinang - Huzrin Hood mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama (Komut) BUMD Provinsi Kepri. Pengunduran diri Huzrin Hood tersebut, karena mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri pada Pilkada Kepri 2020.

Surat pengunduran diri Huzrin Hood tersebut ditujukan kepada Gubernur Kepri, dengan tembusan ke Bawaslu Kepri dan Dirut PT Pelabuhan Kepri tertanggal 5 Oktober 2020.

Hal ini juga tidak terlepas dari penegasan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat yang di gaji dan anggarannya bersumber dari APBD agar netral dalam Pilkada 2020 ini.

"Kalau ada orang menerima gaji yang bersumber dari APBD bila mau mendukung paslon ya harus mundur. ASN juga harus netral pada pilkada ini," kata Bahtiar di Tanjungpinang, Selasa (6/10/2020).

Bahtiar menegaskan, bahwa kepada siapapun yang menjabat sebagai komisaris dan direksi BUMD Provinsi Kepri agar tidak berpolitik peraktis. Karena jabatan tersebut digaji melalui anggaran APBD Kepri.

"Ya harus profesional lah, kan jajaran direksi ini bekerja di perusahaan milik pemerintah daerah. Hal ini juga untuk menghindari adanya kepentingan politik dari jabatan yang diembannya itu," tuturnya.

Sementara itu, Huzrin Hood mengakui dirinya telah menanggalkan jabatan Komut BUMD Pemprov Kepri. 

"Ya saya sudah mundur dan surat pengunduran diri saya, sata sampaikan ke Gubernur dan ditembuskan ke Bawaslu Kepri," kata Huzrin singkat, Rabu (7/10/2020).

Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Indrawan Susilo saat dihubungi mengaku, hingga saat ini Bawaslu Kepri belum menerima surat pengunduran diri Huzrin Hood sebagai Komut BUMD Provinsi Kepri tersebut.

"Sampai siang ini saya belum menerima surat pengunduran diri itu. Seharusnya pejabat pemerintah yang menerima gaji dari anggaran APBD yang ikut berpolitik praktis untuk mengundurkan diri dari jabatannya," katanya.