Investor Pertanyakan Tarif Kontainer di Kawasan Bebas Batam

Investor Pertanyakan Tarif Kontainer di Kawasan Bebas Batam

Aktivitas di Pelabuhan Batuampar, Batam.

Batam - Persoalan mahalnya tarif kontainer di Pelabuhan Batu Ampar menjadi perhatian serius kalangan investor yang ingin menanamkan modalnya di Kawasan Perdagangan Bebas Batam.

Dalam telewicara antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dengan kalangan investor asal Jepang dan Amerika Serikat saat peresmian Paket BBKMurah Kadin akhir pekan lalu, masalah ini sempat mengemuka.

Hajime Kinoshita, Chairman Indonesia – Japan Economic Development, mengatakan tarif logistik dan kontainer di Batam menjadi perbincangan serius calon investor yang hendak memindahkan operasinya ke pulau ini.

“Menurut saya masalah tarif logistik ini harus dipikirkan solusinya karena selalu dipertanyakan pelaku industri manufaktur di Jepang. Jika tidak, maka ini akan menurunkan daya saing Batam sebagai destinasi investasi,” ujarnya.

Kinoshita menjelaskan dalam upaya meningkatkan daya saing kawasan, maka pemerintah harus bisa menjamin terjadinya efisiensi pada biaya-biaya layanan publik dan infrastruktur agar operasional perusahaan dan produk yang dihasilkan semakin kompetitif.

Pada April 2019 lalu, Wapres Jusuf Kalla telah menginstruksikan kepada Kepala BP Batam waktu itu untuk segera membereskan masalah mahalnya tarif logistik ini termasuk membenahi dan modernisasi Pelabuhan Batuampar. Namun sudah lebih satu tahun berlalu, masalah tersebut tidak juga terselesaikan baik soal tarif logistik maupun modernisasi pelabuhan.

Sebagaimana informasi yang diterima, saat ini ongkos pengiriman kontainer dari Batam ke Singapura untuk ukuran 20 feet sebesar US$470 dengan waktu tempuh hanya tiga jam. Sedangkan pengiriman kontainer ukuran yang sama dari Jakarta ke Singapura dengan waktu tempuh tiga hari hanya US$350.

Sementara itu, Mulyanto Chua, salah satu investor asal Amerika Serikat, juga mengharapkan masalah tarif logistik ini menjadi perhatian dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam demi meningkatkan daya saing kawasan.

“Saya pikir ini masalah yang mendesak untuk diselesaikan karena industry yang masuk dalam global value chain sangat bergantung pada sistem logistik yang efisien dan efektif. Batam sudah saatnya memiliki sistem logistik yang kompetitif,” paparnya.

Mulyanto bersama 10 investor asal Amerika Serikat berencana memindahkan industrinya dari China ke Batam pada tahun 2021 mendatang. Pihaknya sudah menandatangani kontrak dengan pengelola Kawasan Industri Wiraraja namun rencana realisasi jadi tertunda karena pandemic sejak Maret lalu.

Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui mahalnya tarif logistik di Batam telah menjadi perhatian pihaknya untuk segera diselesaikan. Apalagi sebelumnya sudah ada arahan dari Wapres untuk diselesaikan.

“Kami terus berupaya untuk mengatasi masalah ini, dan semoga dalam waktu dekat dapat diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Akhmad Makruf Maulana, Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau, mendesak BP Batam agar lebih serius mencari solusi persoalan logistik di Batam.

“Masalah ini sudah berlarut-larut dan tak terselesaikan juga. Kadin Kepri mendesak BP Batam agar lebih serius mencari solusi. Di masa pandemic ini, Batam harus membuat terobosan agar semakin kompetitif sebagai tujuan investasi,” kata dia.

Kadin Kepri telah menginisiasi sebuah paket ekonomi bernama BBKMurah, sebuah program yang terdiri dari beberapa insentif seperti bebas sewa selama lima tahun, insentif pajak/retribusi daerah, dan kemudahan perizinan di wilayah Batam Bintan Karimun.

Pada tahap awal, paket BBKMurah ini sudah berhasil merangkul 11 investor asal Jepang dan Amerika dengan total investasi US$800 juta. Gelombang investor ini akan terus meningkat jika BBKMurah terbukti memberikan nilai tambah bagi investor yang masuk ke BBK. *


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews