Ramai Isu Pajak Sepeda, Begini Penjelasan Kementerian Perhubungan

Ramai Isu Pajak Sepeda, Begini Penjelasan Kementerian Perhubungan

Ilustrasi.

Jakarta - Tren bersepeda muncul di tengah pandemi Corona. Warga beramai-ramai memilih bersepeda demi menjaga kesehatan.

Alhasil, sepeda pun laris manis. Bahkan, ada pedagang sepeda kehabisan stok akibat tingginya permintaan.

Meningkatnya jumlah pengguna sepeda muncul isu pemerintah bakal menarik menarik pajak dari sektor ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi pun menjadi sorotan lantaran dianggap mengeluarkan wacana bahwa pemerintah bakal menarik pajak sepeda.

Meski sudah ramai dibicarakan, rupanya kabar tersebut masih simpang siur. Berikut klarifikasi dari Kementerian Perhubungan soal pajak sepeda:

1. Wacana Pajak Sepeda

 

Kabar ini muncul setelah berbedarnya isu beberapa saat lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, dianggap mengeluarkan wacana bahwa pemerintah bakal menarik pajak sepeda.

Menurut kabar yang beredar, kabar tersebut heboh setelah diketahui Budi Setiyadi melontarkan pernyataan pajak sepeda saat diskusi virtual pada Jumat (26/6/2020) lalu, dikutip dari Antara oleh Liputan6.com.

2. Penjelasan Kementerian Perhubungan

Beredarnya kabar tersebut, Kementerian Perhubungan pun langsung membantah dugaan wacana pajak sepeda. Melalui juru bicaranya, Kemenhub menegaskan tak benar jika pihaknya tengah menggodok aturan tentang penarikan pajak sepeda.

"Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat," kata Jubir Kemenhub Adita Irawati, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

3. Pajak Sepeda: Hoax

 

Dikutip dari Antara, berikut ini kutipan keterangan tertulis Kemenhub nomor 75/SP/VI/HMS/2020:

"Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda, maka dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut *TIDAK BENAR*."

Maka dari keterangan yang tertulis tersebut, Kemenhub menegaskan jika tidak ada wacana regulasi pajak sepeda.

4. Bahas Keselamatan Pesepeda

Adita menambahkan regulasi yang tengah dibahas yakni mengatur keselamatan para pesepeda. Salah satunya soal jalur sepeda dan perlengkapan keselamatan bersepeda. 

"Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karena itu, regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda," tutur Adita.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor. Oleh karena itu, pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

"Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda ini di wilayahnya masing-masing," pungkas Adita.

(dod)
Komentar Via Facebook :

Berita Terkait