Batam - Jelang karantina wilayah yang akan dilakukan Pemko Batam, beberapa perangkat RT/RW juga telah melakukan persiapan untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik.

Ketua RW 45, Kelurahan Belian, Batam Kota, Sauzy Hamzar menyampaikan, untuk wilayahnya sudah dilakukan pendataan dari kelurahan kepada masing-masing warga.

Jika memang ada bantuan dari pemerintah setempat selama masa karantina, perangkat RW akan mengumumkan melalui grup WhatsApp yang telah dibuat.

"Kalau untuk perangkat daerah. Kami selalu mengimbau di grup RW, jika ada bantuan dari pemerintah, kami akan langsung umumkan," kata Sauzi, Senin (6/4/2020).

Sedangkan untuk pemantauan aktivitas masyarakat, RW 45 bekerjasama dengan perangkat RT, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat untuk membantu memantau atau mengawasi masyarakat dalam penerapan karantina wilayah nanti.

RW 45 dikatakan Sauzi juga melakukan kegiatan keliling ke perumahan-perumahan menggunakan speaker toa untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya virus ini. "Karena gak bisa kami langsung paksakan untuk tidak keluar sama sekali," ucap Sauzy.

Namun sebelum karantina wilayah diterapkan, menurut Sauzy warganya juga sudah banyak yang memiliki kesadaran untuk karantina mandiri, dan mengurangi aktivitas diluar rumah jika tidak penting. Hal ini dilakukan semenjak ada imbauan dari pemerintah pusat untuk dirumah saja.

"Mulai pukul 20.00 malam ditempat kami sudah mulai tidak ada orang lagi yang nongkrong di depan atau di pos gitu karena mereka tau dampaknya apa," ujarnya Sauzy.

Perangkat RT dan RW dilingkungan RW 45 Belian pun, saat ini telah rutin membagikan berita perkembangan Covid-19 di Batam dari berbagai sumber media melalui grup WhatsApp tersebut.

Sedangkan RT 06 RW 14  kampung Nusantara, Kelurahan Mukakuning untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dilingkungan sudah mulai melakukan penyemprotan wilayah menggunakan desinfektan.

Ketua RT 06, Kampung Nusantara; Sumarno mengungkapkan, pihaknya melakukan pendataan terhadap seluruh warga. Jika ada warga yang memiliki riwayat perjalan dari luar daerah disarankan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

Perangkat setempat juga telah bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti suhu tubuh dan gangguan gejala lainnya.

Diakui Sumarno, di wilayahnya untuk penerapan karantina adalah yang sulit anak-anak yang libur sekolah.

Di kondisi saat ini anak-anak masih banyak yang berkumpul di warnet. Sumarno mengatakan untuk hal ini pihaknya akan menemui orangtua yang memiliki anak sekolah untuk lebih memperhatikan anaknya dan tidak memperbolehkan mereka keluar dan berkumpul.

"Kami juga memohon bantuan dari pemerintah atau Satpol PP, untuk mau melakukan razia di daerah sini biar ada efek jera terhadap anak-anak yang sulit dilarang," ujar Sumarno.

Sumarno mendukung kebijakan karantina wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Dia pun berharap ada musyawarah dari RW untuk mengantisipasi masuknya orang yang bukan asli warga setempat dan penutupan wilayah.

Ketua RW 14 Mukakuning, Muhammad Yunus  mengatakan saat ini pihaknya hanya bisa menunggu kebijakan dari pemerintah.

Sebagai perangkat RW dirinya mengaku tidak berani mengambil kebijakan sendiri di saat seperti ini.

"Kalau pemerintah mewajibkan tutup palang, dari perangkat RT/RW akan menutup. Karena pemerintah di RT/RW tidak bisa membuat kebijakan sendiri," kata Yunus.

Dengan kondisi Mukakuning yang spesial, dia mengaku banyak tantangan untuk menerapkan hal ini. Selain adanya area gelanggang permainan, area ini juga dikelilingi oleh industri dan kos-kosan pekerja yang menjadi tempat lalu-lalang warga tak hanya warga setempat.

Sejauh ini yang bisa dilakukan pihaknya adalah membuat tim patroli rutin untuk mengurangi aktivitas keluar masuknya warga dari luar wilayah.

"Kami juga ada tim gabungan terpadu dari kepolisian yang membantu untuk menertibkan wilayah ini. Dalam tiga hari ini saya lihat mereka terus berpatroli sehingga yang namanya Gelper itu tidak buka," ungkap Yunus.

Yunus juga mengingatkan pemerintah dalam penerapan karantina wilayah kedepannya, pemerintah harus benar-benar memperhatikan seluruh kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi efek sosial negatif.

"Kita rawannya banyak rumah-rumah kos, dimana mereka ada yang tidak terdata dan tidak memiliki kartu identitas dan pekerjaannya harian. Kalau karantina wilayah ditetapkan dan di palang, pasti masyarakat yang seperti ini yang bisa tidak makan dan menimbulkan masalah sosial di lingkungan. Dikhawatirkan banyak maling," kata Yunus.