Batam - Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Kadin Kepri Tony Siahaan menilai sistem pemerintahan Wali Kota Batam ex offico Kepala BP Batam sangat resisten. Terutama terhadap hal-hal yang berbau kepentingan.

Tonny menyarankan, BP Batam seharusnya dipimpin kalangan profesional yang jauh dari kepentingan politik praktis.

"Sebaiknya, Kepala BP Batam bukan ex officio dari wali kota Batam," ujar Tony kepada Batamnews saat kunjungan Tim Korsupgah KPK RI di Kantor Kadin Kepri, Batam Centre, Batam, Selasa pagi.

Tony mengatakan, jabatan wali kota sudah pasti jabatan politik. Dan juga bersinggungan aktif dengan dunia perpolitikan. 

Apabila BP Batam dipimpin orang partai politik, sulit rasanya mewujudkan visi dan misi BP Batam. 

"Kita minta presiden tinjau ulang agar tidak terjadi kerancuan," ujarnya.

Tony pun berharap, dengan begitu, ekonomi Batam juga semakin membaik.

Beberapa waktu sebelumnya Kepala BP Batam dijabat pejabat dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun belakangan diganti setelah terjadi gesekan antara BP Batam dan Pemko Batam. Terutama mencuatnya isu tak sejalan dan tumpang tindih kewenangan antara Pemko dan BP.