Tanjungpinang - Plt Gubernur Kepri Isdianto menyoroti kinerja pengurus dan direksi BUMD Kepri di PT Pembangunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri.

Sorotan itu muncul dan Isdianto tak segan untuk mencopot direksi BUMD bila tidak memberikan kontribusi dan tidak ada dampak perbaikan terhadap perusahaan.

"Kami telah berkoordinasi dengan Pak Sekda, dan apabila memang kinerja pengurus ini tidak sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan mereka saat fit and proper test, maka akan dievaluasi bahkan akan diganti," kata Isdianto di Dompak, Jumat (27/13/2019).

Ditambahkannya, pemerintah menunjuk dan memilih pengurus ini dengan harapan ada kontribusi dan perbaikan bagi perusahaan yang dipimpinnya tersebut.

Namun apabila tidak ada hasil dan justru malah membebani dan berharap ke APBD juga tidak bisa menghidupi sendiri, tentunya keberadaan pengurus perusahaan ini, tidak mungkin tetap dipertahankan. 

"Kalau mereka (pengurus) tidak bisa memberikan andil dan justru membebani APBD, kenapa harus dipertahankan," tegasnya.

Jajaran pengurus dipilih bukan hanya untuk sekedar mengisi menjabat dan duduk manis, tanpa ada usaha. Namun, bagaimana cara agar perusahaan BUMD ini bisa hidup dan berkembang.

Pemerintah membentuk BUMD ini kata Isdianto, tujuannya agar bisa memberikan kontribusi pemasukan PAD bagi pemerintah. 

Selain itu tentunya harus mampu membuka peluang usaha dengan modal yang telah dikucurkan pemerintah, sehingga akan bisa memberi dampak dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Evaluasi BUMD ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan evaluasi ini akan dilakukan dalam bentuk RUPS, sehingga akan tahu pertanggungjawaban merka selama ini," ujarnya.

Isdianto menambahkan, evaluasi ini dilakukan secara bertahap, untuk pertama memanggil pengurus PT Pelabuhan Kepri, dilanjutian pengurus PT Pembangunan Kepri.

"Untuk pengurus PDAM Tirta Kepri, karena masih baru dilantik tentunya masih diberika waktu. Namun saya akan pantau dan meminta perkembangannya tiap tiga bulan sekali," katanya.

Bahkan sebelumnya desakan agar BUMD Kepri ini dibubarkan, datang dari anggota DPRD Provinsi Kepri. Karena keberadaan BUMD ini tiap tahunnya hanya membebani APBD Kepri semata.

Sementara penyertaan modal yang telah dikucurkan Pemprov Kepri, hingga saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan oleh jajaran pengurus lama dan pengurus baru.