Jakarta - Relawan Pro Jokowi (Projo) menyatakan bubar seiring dengan masuknya Prabowo Subianto ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan.

Projo kecewa lantaran Prabowo merupakan rival Jokowi dalam dua pilpres terakhir. Selain itu, ada sejumlah nama di kabinet yang dianggap tak layak mengisi kursi menteri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo Handoko mengaku telah mendapatkan laporan kekecewaan dari para relawan. Terlebih lagi, ketika nama Prabowo Subianto dan Edhi Prabowo yang notabene merupakan lawan politik Jokowi saat pemilu ikut diumumkan sebagai Menteri.

"Tadi ada yang curhat ke saya, 'pak sekjen ini gimana? Saya tiap hari Di medsos menghajar Pak Prabowo sekarang jadi menhan'," ujar Handoko dilansir Suara.com, Rabu (23/10/2019).

Handoko mengatakan, komitmen melawan intoleransi dan kesediaan berpolitik secara santun yang telah disepakati sejak awal telah dilanggar. Dia menyinggung kubu Prabowo-Sandiaga Uno yang dalam Pilpres 2019 lalu telah menggunakan cara-cara intoleransi, antidemokrasi.

Menurut Handoko, seluruh pendukung Jokowi-Ma'ruf telah melawan secara gigih dan keras upaya-upaya intoleransi dan antidemokrasi tersebut lewat hoaks dan SARA. Mengingat cara-cara itu telah membuat masyarakat terbelah.

"Kubu rival yang kalah dalam pilpres justru mendapat posisi yang terhormat di Kabinet. Pihak-pihak yang tidak teruji loyalitasnya dipercaya mengurus negeri ini," ujarnya dikutip CNN Indonesia.

Selain dua nama dari kubu rival, Handoko juga menyebut para relawan tidak terima masuknya Wishnutama, Nadiem Makarim, dan Teten Masduki. Tiga orang itu dianggap tidak ikut bekerja keras atau berkeringat dalam memenangkan Jokowi saat pemilu.

"Hal-hal seperti ini tentu menjadi sebuah pertimbangan dan kekecewan. Termasuk adaalah masuknya orang-orang yang dianggap oleh kawan-kawan tidak berkeringat," jelasnya.

Handoko menuturkan, terpilihnya pihak yang tidak dianggap bertentangan dengan pernyataan Erick Thohir, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pada masa Pemilu 2019 lalu. Erick, kata Handoko, menyebut orang yang layak menjadi menteri adalah pihak yang berkeringat memenangkan Jokowi.

"Ini dipicu pernyataan Bung Erick Thohir yang memunculkan polemik, sebaiknya yang berkeringatlah yang jadi menteri," kata Handoko.

Meski demikian, Handoko menyebut tidak ingin membebani Jokowi dengan meminta Mantan Wali Kota Solo itu memilih menteri yang Projo inginkan. Menurutnya, itu hak prerogatif Jokowi selaku Presiden terpilih.

"Kami tidak pernah mengajukan nama. Oh, misalnya ketum saya harus jadi menteri. Oh, tidak pernah," katanya.

(*)